TGB: Semua Lembaga Survei Kredibel, Tak Usah Reaksi Berlebihan

Kompas.com - 17/04/2019, 20:15 WIB
Ketua Koordinator Bidang Keumatan DPP Golkar, Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) dikantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Rabu (17/4/2019).   CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comKetua Koordinator Bidang Keumatan DPP Golkar, Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) dikantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Rabu (17/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Koordinator Bidang Keumatan DPP Golkar Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang ( TGB) menilai semua lembaga survei yang ikut dalam proses hitung cepat Pilpres 2019 memiliki kredebilitas.

Ia meminta seluruh pihak tidak berlebihan dalam menyikapi hasil hitung cepat.

"Saya pikir semua lembaga survei kredibel ya. Yang melakukan quick count itu kan sepakat bahwa pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang," ujar TGB saat ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Rabu (17/4/2019).

Baca juga: Prabowo Sebut Lembaga Survei Bekerja dengan Pihak Tertentu Giring Opini Dirinya Kalah

 

TGB menuturkan, sebagian besar lembaga survei yang melakukan hitung cepat tidak memiliki perbedaan yang signifikan.

Untuk itu, ia mengimbau seluruh pihak tidak bereaksi berlebihan dengan hasil tersebut, baik dari pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Mari kita sikapi dengan tidak berlebihan ya. Sebagaimana kita lihat tidak ada euforia apapun dari Pak Jokowi-Ma'ruf. Kita tidak ada euforia apapun, semua bersyukur melihat hasil itu," jelasnya.

Baca juga: Prabowo: Saya Imbau Pendukung Tetap Tenang, Tidak Anarkistis

 

Namun demikian, meskipun hasilnya masih sementara, TGB yakin hasil resmi rekapitulasi KPU tidak jauh berbeda dengan lembaga survei.

Seperti diketahui, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut ada upaya provokasi dan penggiringan opini dari sejumlah lembaga survei yang menyatakan dirinya dan pasangannya, Sandiaga Uno, tertinggal dari pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Prabowo Prihatin Banyak Kejadian yang Rugikan Pendukung 02

Ia bahkan menyebut lembaga-lembaga survei tersebut bekerja untuk pihak tertentu untuk membuat dirinya tampak kalah dalam proses hitung cepat suara atau quick count.

"Saya tegaskan di sini, kepada rakyat Indonesia bahwa ada upaya dari lembaga-lembaga survei tertentu yang kita ketahui sudah bekerja untuk satu pihak untuk menggiring opini seolah-olah kita kalah," katanya di Rumah Kertanegara, Rabu (17/4/2019) sore.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perludem: Pilkada Konon Katanya untuk Akomodasi Hak Konstitusional Rakyat, Itu Utopia

Perludem: Pilkada Konon Katanya untuk Akomodasi Hak Konstitusional Rakyat, Itu Utopia

Nasional
Satu Tahun Revisi UU KPK, Azyumardi Azra: Politik Kita Penuh 'Gimmick'

Satu Tahun Revisi UU KPK, Azyumardi Azra: Politik Kita Penuh "Gimmick"

Nasional
Pukat UGM Sebut Revisi UU KPK Terbukti Melumpuhkan KPK

Pukat UGM Sebut Revisi UU KPK Terbukti Melumpuhkan KPK

Nasional
KPK Dalami Aset-aset Milik Nurhadi dan Menantunya

KPK Dalami Aset-aset Milik Nurhadi dan Menantunya

Nasional
38 Zona Oranye Berubah Jadi Merah, Ini Daftarnya...

38 Zona Oranye Berubah Jadi Merah, Ini Daftarnya...

Nasional
Ahli: Dibanding Revisi PKPU, Perppu Baru Lebih Efektif Tegaskan Aturan Pilkada

Ahli: Dibanding Revisi PKPU, Perppu Baru Lebih Efektif Tegaskan Aturan Pilkada

Nasional
Sukses Raih WTP 13 Kali, LAN Mendapat Apresiasi Tinggi dari Menkeu

Sukses Raih WTP 13 Kali, LAN Mendapat Apresiasi Tinggi dari Menkeu

Nasional
Megawati dan Puan Jadi Jurkam Gibran-Teguh di Pilkada Solo

Megawati dan Puan Jadi Jurkam Gibran-Teguh di Pilkada Solo

Nasional
Ini Penjelasan Kemenkes soal Wacana Mengubah Definisi Kematian Akibat Covid-19

Ini Penjelasan Kemenkes soal Wacana Mengubah Definisi Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Terpapar Covid-19

Pemerintah Akan Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Terpapar Covid-19

Nasional
PKPU Direvisi, Pemerintah Ingin Arak-arakan Dilarang

PKPU Direvisi, Pemerintah Ingin Arak-arakan Dilarang

Nasional
Kampanye Pilkada 2020 Dimulai 26 September, Pemerintah Minta Revisi PKPU Dikebut

Kampanye Pilkada 2020 Dimulai 26 September, Pemerintah Minta Revisi PKPU Dikebut

Nasional
Klaster Rumah Sakit, Komunitas, dan Perkantoran Jadi Penyumbang Kasus Covid-19 Terbesar di Jakarta

Klaster Rumah Sakit, Komunitas, dan Perkantoran Jadi Penyumbang Kasus Covid-19 Terbesar di Jakarta

Nasional
Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Nasional
Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X