Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo-Sandi Kalah di Hitung Cepat Sementara, BPN Tunggu Hitungan Resmi KPU

Kompas.com - 17/04/2019, 16:11 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean mengaku, pihaknya tidak akan berpegang pada hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga yang hingga sore menunjukkan keungguan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Kita masih akan menunggu hasil hitungan resmi dari KPU," kata Ferdinand di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Rabu (17/4/2019).

Ferdinand pun mengimbau agar masyarakat tidak terlalu percaya dengan hasil hitung cepat dan menunggu hitungan resmi KPU.

Sebab, ia menilai hasil hitung cepat bisa jadi tidak akurat. Ia juga menyoroti kemungkinan sejumlah lembaga yang melakukan hitung cepat terafiliasi dengan Jokowi-Ma'ruf.

"Jangan kira larut dengan euforia quick count, nanti saling klaim justru bisa menimbulkan konflik," kata dia.

Baca juga: Jokowi-Maruf Unggul Sementara Versi Quick Count 5 Lembaga

Hasil hitung cepat sementara sejumlah lembaga hingga Rabu sore ini menunjukkan keunggulan untuk paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf.

Hasil hitung cepat atau quick count Litbang Kompas misalnya, hingga pukul 15.35 WIB, pasangan Jokowi-Ma'euf memperoleh 55 persen dan pasangan Prabowo-Sandi 45 persen.

Perolehan tersebut merupakan angka dari laporan yang masuk sebesar 52,30 persen dari total TPS sampel. Litbang Kompas mengambil 2.000 sampel TPS dengan margin of error di bawah satu persen.

Kompas TV Litbang Kompas mengumumkan hasil cepat Pemilu 2019 sementara. Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin memperoleh 55,66% suara. Di sisi lain, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 44,34% suara. Litbang Kompas mengumumkan hasil cepat Pemilu 2019 sementara. #Pilpres2019 #HitungCepatPemilu #Pemilu2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com