Habibie: Siapa Pun Pemimpin Terpilih, 100 Persen Harus Pro Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ketiga Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie atau BJ Habibie memberikan pesan kepada para pemimpin yang nantinya terpilih dalam Pemilu 2019.

Ia berharap, siapapun yang terpilih benar-benar mementingkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

"Saya pesan siapa pun yang nanti dipilih, siapapun, dia adalah pimpinan kita. Tinggal yang bersangkutan (pemimpin yang terpilih) harus 100 persen pro rakyat. Tidak hanya memihak hanya pada yang memilihnya, tidak," ujar Habibie di Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019).

Baca juga: BJ Habibie: Pemilu Sangat Tenang, Mantab!

Menurut dia, baik presiden, wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD, hingga anggota DPRD harus berkonsilidasi dan bersama-sama membuat kebijakan yang sesuai untuk menyelesaikan pembangunan nasional.

Kebijakan-kebijakan itu, lanjut Habibie, juga harus dilakukan dengan transparan tanpa menciderai kepercayaan rakyat.

"Soalnya yang siapapun yang dipilih dia tentu harus memahami bahwa apa yang pernah dia janji kepada rakyat dia harus beri perhatian penuh. Tapi belum tentu dia bisa melaksanakan kan, karena yang tau hanya Tuhan. Jadi itu jelas, untuk hal itu mereka harus berkonsilidasi," paparnya.

Ia juga berpesan agar seluruh rakyat Indonesia tetap bergandengan tangan demi Indonesia yang lebih baik.

Menurut dia, setelah proses Pemilu usai, tak ada gunanya lagi terlibat perdebatan yang dapat memecah belah bangsa.

"Kita yakin mereka akan buat kebijakan, bersama-sama dan menyusun bersama dan nanti dengan partainya juga dan semua, dan nanti kita sekarang jangan menghilangkan waktu untuk berdebat," kata dia.

Habibie mencoblos di TPS 10, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan sekitar pukul 09.15.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek juga menggunakan hak suaranya di TPS yang sama.

Adapun pada pesta demokrasi lima tahunan ini masyarakat Indonesia akan diberi kesempatan memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR-RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten atau Kota, dan anggta DPD.