INFOGRAFIK: Pahami Aturan Sah atau Tidaknya Pencoblosan DPR dan DPRD

Kompas.com - 17/04/2019, 05:15 WIB
Ilustrasi Gedung DPR Shutterstock.comIlustrasi Gedung DPR

KOMPAS.com - Hari ini, Rabu (17/4/2019) menjadi hari bersejarah dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Sebab, untuk pertama kalinya pemilu akan dilakukan secara serentak.

Dalam Pemilu 2019, kita akan melakukan pemungutan suara untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif secara serentak.

Secara umum, akan ada tiga surat suara dalam pemilihan anggota DPR periode 2019-2024. Tiga surat suara itu untuk DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota.

Dalam surat suara itu akan terdapat sejumlah calon anggota legislatif yang didaftarkan 16 partai politik.

Pemilihan akan menggunakan sistem proporsional terbuka, sehingga kita bisa memilih partai sekaligus caleg yang diharapkan.

Tentunya, ada kemungkinan kita mencoblos dua kali dalam satu surat suara DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Coblosan itu untuk memilih partai dan caleg.

Namun, kita masih bisa memilih partai saja jika masih bingung menentukan pilihan caleg. Seandainya kita hanya memilih nama caleg, maka suara itu juga akan dihitung untuk partai.

Selain itu, jika kita memilih dua nama caleg dalam satu partai, maka akan dihitung suaranya hanya untuk partai.

Hal lain yang perlu diingat, kita tidak bisa mencoblos partai dan caleg yang bukan berasal dari partai yang kita pilih.

Seperti apa aturannya? Lihat dalam infografik berikut:

Panduan lengkapnya dapat dibaca dalam artikel berikut: JEO - Panduan Lengkap buat Pemilih Pemilu 2019

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Aturan Sah/Tidaknya Pencoblosan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota 2019



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X