Partai Berkarya Optimalkan Caleg Bantu Saksi Kawal Pemungutan Suara di TPS

Kompas.com - 16/04/2019, 11:58 WIB
Ketua DPP Berkarya Badaruddin Andi Picunang saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (27/7/2018) malam. Reza JurnalistonKetua DPP Berkarya Badaruddin Andi Picunang saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (27/7/2018) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang, mengatakan, partainya tidak hanya mengandalkan saksi untuk mengawal proses pemungutan suara di TPS, tetapi juga mengoptimalkan calon legislatifnya.

"Tidak hanya saksi, tapi caleg dan pengurus di dapilnya diminta mengawal suara dari TPS hingga rapat pleno di kecamatan," ujar Badaruddin kepada Kompas.com, Selasa (16/4/2019).

Saksi dan caleg partai mulai dari tingkat DPR hingga DPRD kabupaten/kota, juga bertugas melaporkan hasil pemungutan suara di TPS ke pusat data partai melalui aplikasi.

Badaruddin mengungkapkan, ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk menjadi medium melaporkan hasil pemungutan suara di TPS oleh saksi dan caleg.

Baca juga: Kampanye Damai, Caleg Partai Berkarya Lepas Ribuan Merpati

Meski demikian, ia enggan menyebutkan apa saja aplikasi yang digunakan tersebut.

"Aplikasi ada beberapa, ada yang umum, ada yang spesifik per dapil. Tapi maaf belum bisa dipublikasikan ya namanya, rahasia dapur," kata dia.

Dari beberapa hari sebelumnya, seperti diungkapkan Badaruddin, Partai Berkarya sudah menyiapkan caleg dan pengurus tingkat provinsi hingga kabupaten untuk mengawal proses pemungutan suara di TPS. Telah disiapkan juga satu saksi per TPS.

Namun demikian, Badaruddin menyebutkan, ada sekitar 10 persen dari total TPS di seluruh daerah yang tidak diwakili saksi oleh partai.

Baca juga: Partai Berkarya Tetap Optimistis Lolos ke DPR, meski Elektabilitas 0,5 Persen

"Kami tidak mengirim saksi sekitar 10 persen dari jumlah 80.000-an TPS. Itu karena di TPS yang bersangkutan tidak ada caleg dari partai kami, makanya kami hanya mengandalkan petugas Bawaslu saja," papar Badaruddin.

Adapun, untuk biaya saksi bervariasi. Ia mengakui, biaya yang dikeluarkan caleg kepada saksi hanya untuk transportasi dan konsumsi saja.

Nominalnya pun disesuaikan dengan kondisi wilayah dan daerah TPS serta kesanggupan caleg.

"Yang wajar-wajar saja, tidak lebih dari Rp 300.000 per TPS. Sumbernya gotong royong dari para caleg," jelas dia.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Bingung Pilih Caleg?

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X