Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Modus Kecurangan, Masyarakat Mesti Aktif Mengawasi Pemilu 2019

Kompas.com - 16/04/2019, 11:44 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komite Pemilih (Tepi) Jeirry Sumampouw mendorong masyarakat berperan aktif dalam mengawal Pemilu 2019.

Jeirry menuturkan, hal itu guna mencegah terjadinya kecurangan terhadap suara rakyat.

"Satu, mendorong peran pengawasan masyarakat dalam mengawal suara rakyat. Banyak modus kecurangan, terutama kecurangan suara, ditemukan oleh masyarakat," ungkap Jeirry melalui keterangan tertulis, Selasa (16/4/2019).

Baca juga: Sejumlah Modus Kecurangan Pemilu yang Perlu Diwaspadai

Selain itu, ia juga mengimbau agar proses rekapitulasi berlangsung transparan untuk memudahkan pengawasan masyarakat.

Kemudian, Jeirry juga menekankan pentingnya peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), panitia pengawas, hingga media massa.

"Tiga, posisi dan peran Bawaslu/Panwas sangat penting untuk memperbaiki kecurangan akibat kesalahan atau manipulasi terjadi," ungkapnya.

Baca juga: Fadli Zon: Jika Terjadi Kecurangan, Masyarakat Bisa Tak Percaya pada Hasil Pemilu

Pengamat Politik Jerry Sumampouw.Fabian Januarius Kuwado Pengamat Politik Jerry Sumampouw.

"Empat, peran media massa sangat penting untuk mengungkap ke publik kecurangan yang terjadi," imbuh dia.

Ia menuturkan terdapat beberapa modus kecurangan yang berpotensi terjadi pada hari pemungutan suara, Rabu (17/4/2019).

Modus tersebut, misalnya, mengganti angka hasil rekapitulasi, jumlah suara yang dihitung tak sesuai dengan jumlah pada formulir model C1.

Baca juga: Jika Temukan Indikasi Kecurangan, Publik Diminta Laporkan kepada Pengawas Pemilu

Formulir model C1 adalah sertifikat hasil penghitungan suara, yang terbagi untuk presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Modus lainnya, kolom perolehan suara dan kolom lainnya pada formulir model tersebut tidak diisi sehingga dapat dimasukkan angka baru.

Jeirry menyebutkan, modus lain yang perlu diwaspadai adalah pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, serta pemilih diberi kesempatan memilih meski tak memenuhi syarat.

Kompas TV Tim direktorat hukum dan advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma&rsquo;ruf Amin mendatangi Bawaslu RI,Senin(15/4) malam. Kedatangan untukmelaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pemilu Luar Negeri (PPLN). Kecurangan secara masif dilaporkan saksi dari kubu TKN terjadi di sejumlah negara terhadap WNI yang mempunyai hak konstitusional dalam Pemilu 2019. Laporan dibuat agar Bawaslu melakukan investigasi terhadap sejumlah kekisruhan pemilu di luar negeri.<br /> #PPLN #PelanggaranPemilu #PemiluLuarNegeri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com