Sejumlah Modus Kecurangan Pemilu yang Perlu Diwaspadai

Kompas.com - 16/04/2019, 09:23 WIB
Ilustrasi memilih: Warga menandai jarinya dengan tinta seusai menyalurkan suaranya di TPS 04, Larangan Selatan, Larangan, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (31/8/13).  KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi memilih: Warga menandai jarinya dengan tinta seusai menyalurkan suaranya di TPS 04, Larangan Selatan, Larangan, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (31/8/13).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komite Pemilih (Tepi) Jeirry Sumampouw mengungkapkan, ada beberapa modus kecurangan yang berpotensi terjadi pada hari pemungutan suara, Rabu (17/4/2019).

"Ada banyak modus kecurangan suara di pemilu-pemilu sebelumnya, baik pilpres, pileg, maupun pilkada," kata Jeirry melalui keterangan tertulis, Selasa (16/4/2019).

Modus tersebut, misalnya, mengganti angka hasil rekapitulasi, jumlah suara yang dihitung tak sesuai dengan jumlah pada formulir model C1.

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu di 7 Negara ke Bawaslu


Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampouw di Kantor PGI Jalan Salemba Raya, Jakarta, Jumat (11/12/2015)KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampouw di Kantor PGI Jalan Salemba Raya, Jakarta, Jumat (11/12/2015)
Formulir model C1 adalah sertifikat hasil penghitungan suara, yang terbagi untuk presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Modus lainnya, kolom perolehan suara dan kolom lainnya pada formulir model tersebut tidak diisi sehingga dapat dimasukkan angka baru.

Jeirry menyebutkan, modus lain yang perlu diwaspadai adalah pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, serta pemilih diberi kesempatan memilih meski tak memenuhi syarat.

Jeirry berpandangan, terdapat empat faktor yang dapat memengaruhi kerawanan suatu daerah pada Pemilu 2019, yaitu geografis, historis, penguasa dan penyelenggara.

Daerah yang rawan kecurangan dapat disebabkan kondisi geografis karena sulit dijangkau atau secara historis memiliki sejarah pemilu bermasalah.

Baca juga: Jelang Pencoblosan, KPU Diminta Fokus soal Distribusi Logistik Pemilu

Kemudian, kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat di suatu daerah turut menentukan bagaimana masyarakat dapat terpengaruh pada politik uang.

"Faktor penguasa, yakni daerah-daerah yang secara ekonomi miskin dan masyarakatnya belum begitu terdidik sehingga mudah dimobilisasi dan rawan praktik politik uang," kata Jeirry.

"Keempat, faktor penyelenggara, yakni daerah-daerah di mana dalam pemilu sebelumnya, penyelenggara sering melakukan manipulasi suara, tetapi tidak pernah dihukum, dan mereka masih menjadi penyelenggara hingga saat ini," lanjut dia.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Pemilu 2019 Dalam Angka

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X