Jual Beli Suara dan Disfungsional Demokrasi

Lihat Foto

Himbauan tolak politik uang dipasang warga di daerah pemukiman penduduk di Sukabumi Utara, Jakarta, Sabtu (28/1/2017). Ancaman pidana 6 tahun dan denda Rp 1 Milyar berdasarkan pasal187 A UU No.10 tahun 2016, dapat dikenakan pada pemberi maupun penerima.(KOMPAS/LASTI KURNIA)

Anda bisa menjadi kolumnis !

Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Daftar di sini Kirim artikel

Editor Laksono Hari Wiwoho

PADA tanggal 17 April nanti, bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD, dan DPD.

Pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat diharapkan menghasilkan presiden dan wakil rakyat yang mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang dicita-cita oleh bangsa Indonesia.

Dengan demikian, demokrasi bersifat fungsional untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Sejak awal, bangsa Indonesia telah memilih demokrasi karena diyakini sebagai sistem pemerintahan rasional terbaik.

Anggapan bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan terbaik bukan tanpa alasan.
Paling tidak ada, tiga alasan yang mendasari.

Pertama, demokrasi merupakan doktrin politik yang luhur karena memberi kesempatan kepada warga negara terlibat dalam pengambilan keputusan.

Kedua, demokrasi memiliki akar sejarah yang panjang. Demokrasi sudah ada sejak zaman Yunani kuno, sehingga tahan menghadapi berbagai tantangan dan perubahan serta dapat menjamin terselenggaranya lingkungan politik yang stabil.

Ketiga, demokrasi dipandang sebagai sistem yang paling alamiah dan manusiawi karena mengakui hak-hak asasi manusia.

Namun, demokrasi juga bersifat disfungsional, seperti yang dinyatakan oleh Plato. Menurut Plato, demokrasi akan membawa kesejahteraan masyarakat jika didukung moralitas yang baik dari para pelakuknya.

Akan tetapi, demokrasi juga bisa membawa malapetaka (kehidupan anarkis) jika tidak disertai tanggung jawab moral dan kebesaran jiwa untuk mengendalikan kebebasan.

Oleh karena itu, Plato maupun Aritoteles banyak mengkritik demokrasi dan mengganggap demokrasi bukan pilihan terbaik.

Sejak abad ke-20, demokrasi telah menjadi dambaan dari setiap negara, apalagi setelah bergandengan dengan liberalisme dan individualisme.

Demokrasi telah menjadi ideologi yang memostulatkan bahwa masyarakat yang paling baik adalah yang menjunjung tinggi kebebasan.

Oleh karena itu, demokrasi selalu menuntut adanya kebebasan dan perlindungan terhadap hak idividu sebagai asasi.

Demokrasi yang dilandasi oleh individualisme dan kebebasan bisa menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.