Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Prof. Dr. Warsono, MS
Guru Besar Unesa

Guru Besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

Jual Beli Suara dan Disfungsional Demokrasi

Kompas.com - 15/04/2019, 16:38 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Dalam sistem demokrasi, yang memegang kedaulatan negara adalah individu-individu dari setiap warga negara.

Mereka mempunyai kebebasan untuk berpendapat dan hak ikut menentukan arah negara. Apalagi dalam demokrasi langsung, warga negara bisa memilih menentukan siapa yang akan menjadi presidennya.

Dalam kontestasi politik, seperti pemilihan presiden, kebebasan dan hak berpendapat sering disalahgunakan oleh orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri untuk menghasut masyarakat dengan menyebarkan berita-berita bohong.

Penyebaran berita bohong dimaksudkan sebagai cara untuk menghegemoni masyarakat guna memperoleh suara.

Menjelang pilpres maupun pemilihan kepala daerah, banyak berita bohong tersebar di media sosial.

Tindakan seperti ini merupakan cara yang tidak mendidik dan bisa menjadi sumber konflik horisontal. Apalagi jika berita bohong tersebut menggunakan isu yang sangat sensitif, seperti agama yang bisa menimbulkan konflik horizontal.

Banyaknya hoaks dalam kontestasi politik menjelang pilpres merupakan bukti bahwa kebebasan yang tidak disertai dengan tanggung jawab untuk kepentingan bangsa dan negara bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Ryamur Lipset telah mengingatkan bahwa demokrasi yang baik membutuhkan prasyarat. Salah satu di antaranya adalah warga negara yang cerdas dan kondisi ekonomi yang baik.

Apa yang disampaikan Lipset tersebut bisa dimaklumi. Karena, jika warga negara tidak cerdas akan mudah dihegemoni dengan berita-berita bohong. Masyarakat digiring untuk memilih calon tertentu sesuai keinginan si pembuat hoaks.

Selain itu, kemiskinan juga dapat menjadikan seseorang bersikap pragmatis karena hanya berpikir untuk hari ini, sehingga mudah terpapar politik uang.

Politik uang sendiri dipicu oleh sikap pragmatis dan ketidakpahaman warga negara tentang demokrasi. Sebagai pemegang kedaulatan, sebagian warga negara justru menjual  suaranya untuk kepentingan sesaat.

Dengan dalih memilih merupakan hak, warga menjual suaranya dan para elite politik harus membeli suara tersebut untuk menjadi wakil rakyat.

Sikap pragmatis dan pemahaman bahwa memilih merupakan hak sebagai salah satu sebab tingginya angka korupsi di Indonesia. Para elite politik harus menyediakan banyak uang untuk membeli suara rakyat.

Jual beli suara pada gilirannya akan mendorong para politisi melakukan korupsi. Banyaknya elite politik yang terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan indikator bahwa demokrasi membutuhkan biaya mahal. Korupsi bukan semata-mata untuk memperkaya diri, tetapi karena untuk membeli suara.

Jual beli suara merupakan disfungsional sistem demokrasi. Robert Merton menyatakan bahwa setiap sistem bersifat fungsional dan disfungsional.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Nasional
Jalan Berliku Anies Maju di Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Jalan Berliku Anies Maju di Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Nasional
Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Nasional
Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Nasional
Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

Nasional
Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Nasional
Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Nasional
Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Nasional
Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies 'Ban Serep' pada Pilkada Jakarta...

Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies "Ban Serep" pada Pilkada Jakarta...

Nasional
Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Nasional
Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com