Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kampanye Hemat Ala Johan Budi, Tak Sampai Rp 1 Miiliar

Kompas.com - 13/04/2019, 20:46 WIB
Abba Gabrillin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

Kemudian, Johan juga mengaku mendapatkan bantuan dari para kolega dekatnya. Namun, segala macam bantuan yang dia terima dari pihak internal bentuknya berupa alat kampanye, bukan uang tunai.

Tolak bagi-bagi amplop

Salah satu yang ikut menghemat biaya kampanye Johan adalah tidak adanya pembagian uang, atau bantuan berupa apapun kepada masyarakat. Johan berusaha meyakinkan pemilih bahwa visi-misi lebih penting ketimbang memilih pemimpin karena diberikan uang.

"Saat diskusi saya sampaikan prinsip saya berkampanye, saya tidak mau habis ini bagi-bagi amplop. Saya tidak mau orang datang karena ada uang transport. Mau datang ya silakan, kalau enggak ya tidak apa-apa," kata Johan.

Menurut Johan, meski diberitahu tidak ada pembagian uang, masyarakat tetap datang dan antusias terhadap program-program yang ia tawarkan. Misalnya, program pembangunan daerah yang sejalan dengan program Jokowi.

Baca juga: Cerita Caleg: Sekjen PBB Buka-bukaan soal Tarif Jual Beli Suara di Dapilnya

Johan mengakui bahwa kiprahnya di KPK memberikan dampak positif baginya. Citra jujur dan antikorupsi melekat pada dirinya, sehingga semakin memberikan kepercayaan pada masyarakat.

Kepada masyarakat, Johan juga menjelaskan bahwa uang pribadinya hanya cukup untuk melaksanakan kampanye secara sederhana. Hal itu ternyata dimengerti oleh warga di dapilnya.

Batasi pengeluaran

Menurut Johan, dia tidak ingin uangnya habis karena kampanye yang begitu mahal. Johan mengatakan bahwa ia akan menghentikan kampanye apabila dana yang dikeluarkan sudah melebihi kemampuannya.

Menurut Johan, cara kampanye ini tidak hanya untuk menghemat, tetapi memang disesuaikan dengan jumlah dana yang terbatas.

"Saya membatasi diri dengan dana itu. Jadi saya enggak all out. Kalau merasa dana saya sudah banyak keluar, ya saya sudah tidak kampanye lagi," kata Johan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain di Pilgub Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain di Pilgub Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com