Salin Artikel

Kampanye Hemat Ala Johan Budi, Tak Sampai Rp 1 Miiliar

Namun, pencalonan berbiaya mahal itu rupanya tak selalu dilakukan. Tak sedikit juga caleg yang punya strategi dan kiat-kiat khusus untuk menghemat anggaran.

Salah satunya yang dilakukan Johan Budi Saptopribowo. Johan merupakan calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VII yang meliputi Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan dan Trenggalek.

Pada 19 Maret 2019, Kompas.com berkesempatan untuk mewawancarai Johan di kantornya yang terletak di Istana Negara. Saat ini, Johan merupakan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Modal tak sampai Rp 1 miliar

Johan Budi menyadari bahwa pencalonan sebagai caleg membutuhkan dana. Namun, Johan secara jujur mengakui bahwa dana yang dimilikinya cukup terbatas, hanya di kisaran ratusan juta rupiah.

"Bukan berarti saya tidak punya persiapan uang. Waktu menyalonkan itu saya kan punya tabungan. Tapi ya tidak di angka miliaran, ya ratusan juta lah," ujar Johan kepada Kompas.com.

Johan mengaku tidak memiliki banyak agenda berkampanye. Biasanya, Johan berangkat menuju daerah pemilihan pada Jumat sore dan kembali ke Jakarta, pada Senin pagi.

Johan tidak menyebut angka pasti mengenai jumlah pengeluarannya. Namun, Johan merinci beberapa keperluan yang membutuhkan dana.

Misalnya, biaya transportasi pesawat, menyewa mobil dan pengemudi untuk bisa menjangkau tempat tinggal warga yang jauh di pedesaan.

Kemudian, Johan juga mengeluarkan biaya akomodasi dan penginapan. Selain itu, Johan mengeluarkan dana untuk menyediakan alat peraga kampanye berupa stiker, kalender, hingga kaus untuk dibagikan kepada warga.

Nebeng Jokowi

Untuk alat kampanye, Johan mengaku banyak dibantu dengan alat kampanye calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo. Misalnya, kaos dan spanduk bergambar Jokowi dan PDI Perjuangan.

"Apa yang dibantu oleh DPP PDI Perjuangan itu tidak melulu kaos saya, tapi kaosnya 01, Pak Jokowi. Juga kaos partai. Itu saya pakai juga ketika kampanye," kata Johan.

Selain itu, Johan juga dibantu alat peraga kampanye oleh Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurut Johan, saat berkampanye dia selalu mengaitkan dengan capres Jokowi.

Kemudian, Johan juga mengaku mendapatkan bantuan dari para kolega dekatnya. Namun, segala macam bantuan yang dia terima dari pihak internal bentuknya berupa alat kampanye, bukan uang tunai.

Tolak bagi-bagi amplop

Salah satu yang ikut menghemat biaya kampanye Johan adalah tidak adanya pembagian uang, atau bantuan berupa apapun kepada masyarakat. Johan berusaha meyakinkan pemilih bahwa visi-misi lebih penting ketimbang memilih pemimpin karena diberikan uang.

"Saat diskusi saya sampaikan prinsip saya berkampanye, saya tidak mau habis ini bagi-bagi amplop. Saya tidak mau orang datang karena ada uang transport. Mau datang ya silakan, kalau enggak ya tidak apa-apa," kata Johan.

Menurut Johan, meski diberitahu tidak ada pembagian uang, masyarakat tetap datang dan antusias terhadap program-program yang ia tawarkan. Misalnya, program pembangunan daerah yang sejalan dengan program Jokowi.

Johan mengakui bahwa kiprahnya di KPK memberikan dampak positif baginya. Citra jujur dan antikorupsi melekat pada dirinya, sehingga semakin memberikan kepercayaan pada masyarakat.

Kepada masyarakat, Johan juga menjelaskan bahwa uang pribadinya hanya cukup untuk melaksanakan kampanye secara sederhana. Hal itu ternyata dimengerti oleh warga di dapilnya.

Batasi pengeluaran

Menurut Johan, dia tidak ingin uangnya habis karena kampanye yang begitu mahal. Johan mengatakan bahwa ia akan menghentikan kampanye apabila dana yang dikeluarkan sudah melebihi kemampuannya.

Menurut Johan, cara kampanye ini tidak hanya untuk menghemat, tetapi memang disesuaikan dengan jumlah dana yang terbatas.

"Saya membatasi diri dengan dana itu. Jadi saya enggak all out. Kalau merasa dana saya sudah banyak keluar, ya saya sudah tidak kampanye lagi," kata Johan.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/13/20460661/kampanye-hemat-ala-johan-budi-tak-sampai-rp-1-miiliar

Terkini Lainnya

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke