Kemiskinan Menurun, Timses Yakin Jokowi Unggul pada Debat Terakhir

Kompas.com - 12/04/2019, 19:10 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Mukhammad Misbakhun meyakini pasangan calon nomor urut 01 akan unggul dalam debat terakhir pilpres 2019 pada Sabtu (13/4/2019). 

Debat terakhir itu mengangkat tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta industri.

Sebab, ia menilai kinerja petahana sudah terbukti, terutama dalam mengurangi jumlah kemiskinan.

"Jumlah angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan menjadi single digit, menjadi 9,66 persen dari total penduduk Indonesia," kata Misbakhun saat dihubungi, Jumat (12/4/2019).

Baca juga: Ada Kampanye Akbar Jokowi-Maruf di GBK, Begini Rekayasa Lalu Lintasnya

"Perlu kita ketahui 9,66 persen ini secara akumulatif jumlah penduduk miskinnya itu dari 27 juta menjadi sekitar 25 juta. Artinya jumlah penduduk Indonesia bertambah tapi secara akumulatif mengalami penurunan jumlah masyarakat miskin," tambah dia.

Menurut Misbakhun, banyak program-program pemerintah yang berkontribusi dalam mengatasi kemiskinan ini. Di antaranya adalah penyediaan lapangan pekerjaan serta pemberian bantuan langsung seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

"PKH ini memang program yang sangat berhasil dan diakui oleh banyak pihak, termasuk Bank Dunia," ujar Anggota Komisi XI DPR ini.

Baca juga: Saling Klaim Kubu Jokowi dan Prabowo soal Dukungan Warga NU di Jatim

Misbakhun menjelaskan, PKH ampuh mengatasi kemiskinan karena di dalamnya terdapat skenario ganda untuk membantu keluarga miskin memaksa anak-anak mereka tetap sekolah. Jika ada anak sekolah dalam satu keluarga, akan ada uang tambahan yang diberikan.

Dengan cara ini, maka indikator indeks pembangunan manusianya juga meningkat.

"Walaupun pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pembangunan akses, koneksifikas, kemudian dan meningkatkan kualitas infrastruktur tapi belanja sosial tetap dilakukan," ujar politisi Partai Golkar ini.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Nasional
Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X