Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menolak Lupa, Peringatan 2 Tahun Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan

Kompas.com - 11/04/2019, 12:35 WIB
Abba Gabrillin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus penyerangan fisik terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, genap 2 tahun berlalu.

Pada 11 April 2017, wajah Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal seusai menjalankan shalat subuh di masjid dekat kediamannya.

Namun, hingga saat ini belum ada satu pun orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Penyelesaian kasus yang tergolong tindak pidana umum itu terkesan mengalami kebuntuan.

Momentum 2 tahun ini digunakan Wadah Pegawai KPK dan koalisi masyarakat sipil untuk memperingati kasus penyerangan terhadap Novel.

Baca juga: Novel kepada Kedua Capres: Upaya Pemberantasan Korupsi Mau seperti Apa?

Lebih spesifik, peringatan ini untuk mendesak presiden dan pemerintah terkait penuntasan kasus tersebut.

"Mari berkumpul di KPK untuk mendukung presiden berani membentuk TGPF independen, agar teror terhadap KPK berhenti dan teror sebelumnya tertangkap siapa pelakunya," ujar Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (11/4/2019).

Rangkaian acara ini diawali dengan aksi bersama yang dimeriahkan dengan penampilan musik, mimbar bebas dan orasi dari berbagai elemen masyarakat.

Kegiatan ini juga akan diikuti gerakan mahasiswa, aktivis buruh, termasuk deklarasi anti teror terhadap pemberantasan korupsi oleh sejumlah tokoh.

Baca juga: Kasus Tak Kunjung Tuntas, Prabowo Sampaikan Pesan untuk Novel Baswedan

Pada malam hari, acara dilanjutkan dengan dialog budaya untuk mendorong penuntasan kasus Novel yang dipimpin oleh Cak Nun bersama Novel Baswedan.

Acara juga diisi dengan penampilan musikalisasi puisi oleh Najwa Shihab.

Pada hari yang sama, rangkaian aksi dilakukan ke berbagai daerah, termausk Aksi Kamisan yang digelar di depan Istana Negara pada pukul 16.00 WIB.

Menurut Yudi, aksi ini didukung oleh berbagai elemen tanpa mempersoalkan afiliasi terhadap pilihan presiden, karena memang aksi ini bukan untuk tujuan politik tertentu.

"Bahwa pemberantasan korupsi merupakan impian seluruh rakyat negeri ini, sebab rakyat sudah muak dengan pejabat pejabatnya yang korup dan merampas uang rakyat untuk kekayaan pribadi," kata Yudi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com