Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Akan Angkat Referendum Ekonomi pada Debat Kelima

Kompas.com - 10/04/2019, 15:18 WIB
Christoforus Ristianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, mengatakan, debat kelima Pilpres 2019 mengangkat topik penting yang akan ia sampaikan bersama Prabowo Subianto.

Topik itu adalah referendum ekonomi.

"Ini topik debat kelima sangat penting dan kami akan sampaikan referendum ekonomi. Topik terakhir ini akan membantu masyarakat yang belum menentukan pilihan secara mantap untuk melihat diferensiasi Prabowo-Sandi untuk ekonomi rakyat," ujar Sandiaga saat ditemui di Resto Batik Kuring SCBD, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019).

Baca juga: Sandiaga Minta BUMN Netral di Pilpres 2019

Sandiaga mengatakan, Prabowo-Sandi akan memperjuangkan lapangan pekerjaan yang terbuka dengan langkah yang konkret.

Ia menjanjikan stabilitas harga bahan pokok.

Sandiaga memastikan debat kelima akan menonjolkan sisi jebakan pertumbuhan 5 persen yang kerap dibanggakan oleh pemerintah saat ini.

"Kami tonjolkan sisi di mana selama ini pemerintah terjebak dalam jebakan pertumbuhan 5 persen karena ketidakmampuan untuk mereformasi secara struktural," kata Sandiaga.

Baca juga: Sandiaga Yakin Prabowo Tetap Menang di NTB seperti 2014

Prabowo-Sandiaga juga berkomitmen menghadirkan 6-6,5 persen dalam dua tahun pertama kepemimpinanya jika terpilih.

Untuk mencapainya, diperlukan reformasi struktural khusus di bidang industri, seperti pada sektor pertanian, manufaktur, dan perumahan rakyat.

Debat kelima Pilpres 2019 akan digelar pada Sabtu (13/4/2019). Debat akan mempertemukan paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Tema yang diangkat dalam debat kelima adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta industri.

Debat akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Media penyelenggara debat yaitu TVOne, ANTV, Beritasatu TV, dan NET TV.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com