Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN: Masuk Jateng dan Langsung ke Basis Pertahanan Jokowi, Kesalahan Besar Prabowo-Sandi

Kompas.com - 05/04/2019, 19:29 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengklaim, militansi pendukung pasangan calon nomor urut 01 di Jawa Tengah menunjukkan gagalnya penetrasi pasangan rivalnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, melakukan kampanye di "kandang" Jokowi.

Hal itu dikatakan Hasto melalui keterangan tertulis, Jumat (5/4/2019).

"Kampanye memukau penuh militansi bagi Jokowi di Banyumas, Tegal, dan Brebes menjadi bukti bagaimana kesalahan penetrasi Prabowo-Sandi di Jawa Tengah," kata Hasto.

Baca juga: Fakta Kampanye Jokowi, Mandi Hujan Bersama Pendukung hingga Target Menang 80 Persen di Banyumas

"Masuk Jawa Tengah dan langsung menusuk basis pertahanan Jokowi di Solo Raya adalah kesalahan terbesar Prabowo-Sandi," lanjut dia.

Hasto mengatakan, massa pendukung Jokowi-Ma'ruf bergerak masif dan militan sebagaimana terlihat di Banyumas, Tegal, dan Brebes saat kampanye terbuka Jokowi.

Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo berorasi ketika kampanye terbuka di GOR Satria, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (4/4/2019). Jokowi mengajak pendukung untuk memerangi hoaks dan memenangkan pasangan Jokowi-Maruf Amin pada pilpres mendatang. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww.WAHYU PUTRO A Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo berorasi ketika kampanye terbuka di GOR Satria, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (4/4/2019). Jokowi mengajak pendukung untuk memerangi hoaks dan memenangkan pasangan Jokowi-Maruf Amin pada pilpres mendatang. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww.
Ia yakin militansi pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf mengejutkan Prabowo-Sandi.

Hasto menyebutkan, kampanye Jokowi-Ma'ruf di Jabar dengan dukungan PDI-P, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura, PKPI, PBB, dan PSI bersama para tokoh dan relawan, jauh lebih besar hasilnya dibandingkan kampanye Prabowo-Sandi di Jawa Tengah.

Baca juga: Saat Jokowi Sapa Warga Banyumas dengan Bahasa Ngapak...

 

Hal itu, kata dia, bisa dilihat jumlah massa pendukung di Jateng bagian barat yang selama ini diklaim menjadi basis pendukung Sudirman Said.

Dukungan pendukung Ma'ruf Amin melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU) dinilainya semakin signifikan bersama PKB dan PPP.

"Maka kontestasi akhir pemilu legislatif dan pemilu presiden akan ditentukan oleh investasi politik jangka panjang, dan bukan instan" ujar Sekjen PDI-P itu.

Harian Kompas Infografik Survei Kompas Loyalitas Pilihan Capres Cawapres Pemilu 2019

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com