Tantangan Jihad Kemanusiaan Usai Keruntuhan ISIS

Kompas.com - 05/04/2019, 16:56 WIB
Pengungsi perempuan dan anak-anak meninggalkan Desa Baghouz di Suriah Timur, Suriah, basis terakhir ISIS yang dihancurkan Tentara Demokratik Suriah (SDF) dukungan Amerika Serikat. Gambar diambil pada 14 Maret 2019. AFP/GIUSEPPE CACACEPengungsi perempuan dan anak-anak meninggalkan Desa Baghouz di Suriah Timur, Suriah, basis terakhir ISIS yang dihancurkan Tentara Demokratik Suriah (SDF) dukungan Amerika Serikat. Gambar diambil pada 14 Maret 2019.

Dua anak Shamima tewas di tengah situasi perang. Saat hamil anak ketiga, Shamima Begum berusaha pulang kembali ke Inggris. Media massa dan lembaga-lembaga kemanusiaan, berdebat tentang kondisi Shamima.

Sejumlah forum diskusi di beberapa kampus di Inggris yang saya ikuti, juga membahas perdebatan ini. Ada yang mendukung, ada pula yang khawatir. Namun, Pemerintah Inggris yang diwakili Sajid Javid menyatakan menolak Shamima pulang.

Nasib Shamima pun lalu menggantung. Putra ketiganya yang lahir pada masa ketidakpastian ini pun akhirnya meninggal juga saat baru tiga minggu bernapas.

Sampai tulisan ini dibuat, nasib Shamima Begum masih terlunta. Pendapat publik Inggris terbelah di tengah perbincangan tentangnya.

Jihad kemanusiaan

Seusai keruntuhan ISIS, rehabilitasi eks-kombatan serta perempuan dan anak-anak yang hidup di tengah keriuhan perang ini menjadi masalah besar bagi banyak negara.

Tidak semua negara memiliki peraturan perundangan dan sistem hukum yang komprehensif mengenai hal ini. Kondisi tersebut menjadi isu kemanusiaan yang antara lain terkait dengan geopolitik, kewarganegaraan, dan program deradikalisasi menyeluruh.

Baca juga: Ribuan Anggota ISIS dari 54 Negara yang Ditahan SDF Kini Bak Bom Waktu

Dari data yang dihimpun Kemenhan RI, dari puluhan ribu orang yang bergabung dengan ISIS di kawasan Irak dan Suriah, terdapat sekitar 800 orang dari negara-negara Asia Tenggara dan 700 warga Indonesia. Ini bukan jumlah yang sedikit, mengingat dampak panjang penyebaran ideologi radikal ala ISIS.

Indonesia menjadi salah satu negara yang harus berhadapan dengan tantangan mengenai nasib warga negara yang sempat bergabung dengan ISIS. Tantangan ini termasuk harus pula mencari cara "menangani" mereka secara manusiawi bila kembali ke sini. Tak hanya bagi pemerintah, tantangan yang sama juga harus dihadapi seluruh warga Indonesia.

Karena, sejatinya orang-orang tersebut tetap adalah warga negara Indonesia (WNI) yang berhak mendapat jaminan hukum dan hak sebagai WNI. Yang dibutuhkan adalah langkah komprehensif untuk menjernihkan cara pandang, pola interaksi, dan visi keindonesiaan mereka, sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan warga di sekitarnya.

Baca juga: Puluhan WNI Ditemukan di Kamp Penampung Mantan Anggota ISIS di Suriah

Perlu ada "jihad kemanusiaan" untuk menerima kembali WNI yang pernah tersesat di jalur ISIS, sekaligus mengembalikan kesadaran betapa menjadi bagian dari Indonesia merupakan kenikmatan berharga. Yang untuk itu mereka perlu ikut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perempuan dan ibu-ibu eks-ISIS perlu mendapat sentuhan keterampilan, agar mereka kembali tumbuh berkembang di rahim ibu pertiwi, dan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang ramah serta layak. Program pesantren bagi anak-anak eks-anggota ISIS dengan program deradikalisasi dapat menjadi alternatif, daripada mereka terkungkung dalam sistem pendidikan yang kaku dan formal.

Kita membutuhkan energi cinta kasih dan jihad kemanusiaan yang sejati, untuk dapat dan mampu mengindonesiakan kembali mereka yang sebelumnya sempat tersesat dalam ilusi. 

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X