Tantangan Jihad Kemanusiaan Usai Keruntuhan ISIS

Kompas.com - 05/04/2019, 16:56 WIB
Pengungsi perempuan dan anak-anak meninggalkan Desa Baghouz di Suriah Timur, Suriah, basis terakhir ISIS yang dihancurkan Tentara Demokratik Suriah (SDF) dukungan Amerika Serikat. Gambar diambil pada 14 Maret 2019. AFP/GIUSEPPE CACACEPengungsi perempuan dan anak-anak meninggalkan Desa Baghouz di Suriah Timur, Suriah, basis terakhir ISIS yang dihancurkan Tentara Demokratik Suriah (SDF) dukungan Amerika Serikat. Gambar diambil pada 14 Maret 2019.

Dua anak Shamima tewas di tengah situasi perang. Saat hamil anak ketiga, Shamima Begum berusaha pulang kembali ke Inggris. Media massa dan lembaga-lembaga kemanusiaan, berdebat tentang kondisi Shamima.

Sejumlah forum diskusi di beberapa kampus di Inggris yang saya ikuti, juga membahas perdebatan ini. Ada yang mendukung, ada pula yang khawatir. Namun, Pemerintah Inggris yang diwakili Sajid Javid menyatakan menolak Shamima pulang.

Nasib Shamima pun lalu menggantung. Putra ketiganya yang lahir pada masa ketidakpastian ini pun akhirnya meninggal juga saat baru tiga minggu bernapas.

Sampai tulisan ini dibuat, nasib Shamima Begum masih terlunta. Pendapat publik Inggris terbelah di tengah perbincangan tentangnya.

Jihad kemanusiaan

Seusai keruntuhan ISIS, rehabilitasi eks-kombatan serta perempuan dan anak-anak yang hidup di tengah keriuhan perang ini menjadi masalah besar bagi banyak negara.

Tidak semua negara memiliki peraturan perundangan dan sistem hukum yang komprehensif mengenai hal ini. Kondisi tersebut menjadi isu kemanusiaan yang antara lain terkait dengan geopolitik, kewarganegaraan, dan program deradikalisasi menyeluruh.

Baca juga: Ribuan Anggota ISIS dari 54 Negara yang Ditahan SDF Kini Bak Bom Waktu

Dari data yang dihimpun Kemenhan RI, dari puluhan ribu orang yang bergabung dengan ISIS di kawasan Irak dan Suriah, terdapat sekitar 800 orang dari negara-negara Asia Tenggara dan 700 warga Indonesia. Ini bukan jumlah yang sedikit, mengingat dampak panjang penyebaran ideologi radikal ala ISIS.

Indonesia menjadi salah satu negara yang harus berhadapan dengan tantangan mengenai nasib warga negara yang sempat bergabung dengan ISIS. Tantangan ini termasuk harus pula mencari cara "menangani" mereka secara manusiawi bila kembali ke sini. Tak hanya bagi pemerintah, tantangan yang sama juga harus dihadapi seluruh warga Indonesia.

Karena, sejatinya orang-orang tersebut tetap adalah warga negara Indonesia (WNI) yang berhak mendapat jaminan hukum dan hak sebagai WNI. Yang dibutuhkan adalah langkah komprehensif untuk menjernihkan cara pandang, pola interaksi, dan visi keindonesiaan mereka, sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan warga di sekitarnya.

Baca juga: Puluhan WNI Ditemukan di Kamp Penampung Mantan Anggota ISIS di Suriah

Perlu ada "jihad kemanusiaan" untuk menerima kembali WNI yang pernah tersesat di jalur ISIS, sekaligus mengembalikan kesadaran betapa menjadi bagian dari Indonesia merupakan kenikmatan berharga. Yang untuk itu mereka perlu ikut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perempuan dan ibu-ibu eks-ISIS perlu mendapat sentuhan keterampilan, agar mereka kembali tumbuh berkembang di rahim ibu pertiwi, dan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang ramah serta layak. Program pesantren bagi anak-anak eks-anggota ISIS dengan program deradikalisasi dapat menjadi alternatif, daripada mereka terkungkung dalam sistem pendidikan yang kaku dan formal.

Kita membutuhkan energi cinta kasih dan jihad kemanusiaan yang sejati, untuk dapat dan mampu mengindonesiakan kembali mereka yang sebelumnya sempat tersesat dalam ilusi. 

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hingga 29 Mei, Ada 49.212 ODP dan 12.499 PDP Covid-19 di Indonesia

Hingga 29 Mei, Ada 49.212 ODP dan 12.499 PDP Covid-19 di Indonesia

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: Walau New Normal, Masyarakat Harus Tetap Produktif

Wapres Ma'ruf Amin: Walau New Normal, Masyarakat Harus Tetap Produktif

Nasional
Pasien Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia Bertambah 24, Total Jadi 1.520 Orang

Pasien Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia Bertambah 24, Total Jadi 1.520 Orang

Nasional
KSAU Lantik Sembilan Pejabat Strategis TNI AU, Ini Nama-namanya

KSAU Lantik Sembilan Pejabat Strategis TNI AU, Ini Nama-namanya

Nasional
Bertambah 252, Kini 6.492 Orang Sembuh dari Covid-19

Bertambah 252, Kini 6.492 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
Hingga 29 Mei, Sudah 300.545 Spesimen yang Diperiksa untuk Covid-19

Hingga 29 Mei, Sudah 300.545 Spesimen yang Diperiksa untuk Covid-19

Nasional
Infrastruktur Jalan Terus, Pemerintah Resmikan 4 Ruas Tol Bulan Depan

Infrastruktur Jalan Terus, Pemerintah Resmikan 4 Ruas Tol Bulan Depan

Nasional
UPDATE 29 Mei: Tambah 678, Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Mencapai 25.216

UPDATE 29 Mei: Tambah 678, Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Mencapai 25.216

Nasional
KPK Luncurkan Aplikasi Jaga Bansos, Masyarakat Bisa Lapor Dugaan Penyimpangan

KPK Luncurkan Aplikasi Jaga Bansos, Masyarakat Bisa Lapor Dugaan Penyimpangan

Nasional
Pemerintah Gelontorkan Rp 6,4 Triliun untuk 5 Destinasi Wisata Superprioritas

Pemerintah Gelontorkan Rp 6,4 Triliun untuk 5 Destinasi Wisata Superprioritas

Nasional
Halalbihalal, Ma'ruf Amin: Mohon Maaf kalau Ada Perhatian yang Kurang

Halalbihalal, Ma'ruf Amin: Mohon Maaf kalau Ada Perhatian yang Kurang

Nasional
Pemerintah Rekomendasikan 89 Proyek Strategis Nasional Baru Senilai Rp 1.422 Triliun

Pemerintah Rekomendasikan 89 Proyek Strategis Nasional Baru Senilai Rp 1.422 Triliun

Nasional
KPU Laporkan Data Pemilih Bocor, Polisi Sebut Belum Memenuhi Syarat Formil

KPU Laporkan Data Pemilih Bocor, Polisi Sebut Belum Memenuhi Syarat Formil

Nasional
Tuntut Jokowi Mundur di Tengah Pandemi, Pecatan TNI AD Terancam Pasal Berlapis

Tuntut Jokowi Mundur di Tengah Pandemi, Pecatan TNI AD Terancam Pasal Berlapis

Nasional
Kemenkes Minta Panduan 'New Normal' Disesuaikan dengan Kondisi Masing-masing Perusahaan

Kemenkes Minta Panduan "New Normal" Disesuaikan dengan Kondisi Masing-masing Perusahaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X