Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin: Kami Sih Percaya KPU, Dia Netral

Kompas.com - 05/04/2019, 09:32 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengatakan, ada upaya untuk mendeligitimasi penyelenggara pemilu dengan mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak netral.

Ma'ruf pun membantah anggapan tersebut dan mengungkapkan keyakinannya terhadap KPU.

"Kalau kita sih percaya KPU, dia masih berada di posisi netral, masih ada di jalur benar," ujar Ma'ruf di Jalan Situbondo, Jumat (5/4/2019).

Baca juga: KPU Kembali Jadi Sasaran Hoaks, Kali Ini soal Settingan Server

Hal ini disampaikan untuk menanggapi video viral yang menyebut server KPU dirancang untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf. Menurut Ma'ruf, fitnah tersebut bukan untuk menyerang pasangan calon nomor urut 01 melainkan KPU.

Dia pun mendukung langkah KPU yang melaporkan fitnah tersebut ke polisi. Mantan rais aam PBNU itu mengatakan saat ini ada upaya menggiring opini publik bahwa KPU tidak netral.

"Jadi ada setting, kalau kalah itu dianggal karena adanya kecurangan," kata dia.

Baca juga: KPU Pastikan Tak Ada Nama OSO di Surat Suara Calon DPD

Sebuah video yang sedang viral di media sosial hari ini, Kamis (4/4/2019), menyebut bahwa server milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diatur untuk memenangkan pasangan calon tertentu pada Pemilu 2019.

Dalam video yang diunggah salah satu akun ini, terlihat seorang laki-laki berbicara menggunakan mikrofon dan menyatakan bahwa KPU sengaja memenangkan paslon calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. 

Baca juga: Hoaks Setting-an Server KPU, Maruf Amin Sebut Jangan Bangun Isu

Video tersebut telah ditonton lebih dari 160.000 kali, mendapatkan lebih dari 100 komentar, bahkan telah dibagikan ratusan akun Facebook lainnya.

Berikut pernyataan yang ada:

"Di KPU saya bulan Januari ke Singapura, karena ada kebocoran data (ini tak bukak saja). 01 sudah membuat angka 57 persen. Allah itu Maha Segalanya. Server yang dibangun 7 lapis bocor, salah satunya bocor. Kita berusaha untuk menetralkan, tetapi data itu masih invalid, sampai detik ini, maka tadi saya bicara dengan Pak Alfian, "pak ini harus dituntaskan sebelum final tanggal 17 April". Karena begini, kalau kita nanti sudah tanggal 17, angkanya berapa yang untuk peganfgan kita belum ketahuan bapak, masih angka 185. Itupun yang invalid banyak sekali"

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan akun media sosial penyebar video yang menyebutkan ada <em>setting</em>-an <em>server</em> untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketua KPU Arief Budiman berserta komisioner kpu datang ke bareskrim membawa alat bukti untuk diserahkan ke penyidik. Mereka melaporkan akun media sosial yang dengan sengaja menyebarkan informasi bohong atau hoaks terkait adanya settingan di pilpres nanti. Sebelumnya video sekelompok orang yang sedang menggelar rapat viral di media sosial. #SettinganServerKPU #ServerKPU #BeritaHoaks

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com