Survei Charta Politika: Elektabilitas PPP Turun karena OTT Romahurmuziy

Kompas.com - 04/04/2019, 15:15 WIB
Rilis survei Charta Politika di Jakarta, Kamis (4/4/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinRilis survei Charta Politika di Jakarta, Kamis (4/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com -Survei terbaru Charta Politika yang dilakukan pada 19-25 Maret 2019 menunjukkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengalami penurunan elektabilitas.

Penurunan ini diprediksi karena operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

Direktur Riset Charta Politika Muslimin mengatakan, pada survei periode 22 Desember 2018-2 Januari 2019 elektabilitas PPP masih pada angka 4,3 persen.

Sementara, pada survei periode 1-9 Maret 2019, elektabilitas PPP sebesar 3,6 persen.

Baca juga: Survei Charta Politika: Lima Parpol Sulit Lolos ke DPR

Pada survei terbaru 19-25 Maret 2019, elektabilitas PPP kembali turun ke angka 2,4 persen. Survei terakhir ini digelar hanya berselang empat hari setelah Romahurmuziy ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Politisi yang akrab disapa Romy itu kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus suap jual beli jabatan.

"Penurunan ini bisa dikatakan karena PPP mengalami goncangan politik saat ketumnya terkena OTT KPK. Dan survei ini dilakukan dalam rentang waktu yang hampir bersamaan dengan OTT," kata Muslimin.

Meski elektabilitasnya turun dan di bawah ambang batas parlemen empat persen, namun Muslimin menilai PPP masih mempunyai peluang untuk lolos ke DPR RI.

Baca juga: Survei Charta Politika: PDI-P 25,3 Persen, Gerindra 16,2 Persen

Sebab, masih ada potensi margin of error 2,19 persen serta pemilih yang belum menentukan pilihan sebesar 11,7 persen.

"Namun memang harus kerja lebih keras untuk memulihkan citra pasca OTT KPK," kata dia.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Jumlah sampel sebanyak 2000 responden yang terbesar di 34 provinsi. Survei ini menggunakan metode acak bertingkat dengan margin of error plus minus 2,19 persen pada tingkat kepercayan 95 persen.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BP2MI Minta Kemenaker Cabut Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang Langgar Protokol Kesehatan

BP2MI Minta Kemenaker Cabut Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Profil Singkat 7 Calon Anggota Komisi Yudisial

Profil Singkat 7 Calon Anggota Komisi Yudisial

Nasional
Saksi Sebut Jaksa Pinangki Biayai Rapid Test Teman-teman Kantornya

Saksi Sebut Jaksa Pinangki Biayai Rapid Test Teman-teman Kantornya

Nasional
Menantu Nurhadi Gunakan Rekening Bawahan untuk Tampung Uang

Menantu Nurhadi Gunakan Rekening Bawahan untuk Tampung Uang

Nasional
Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Nasional
Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Nasional
85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X