Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KawalPemilu.org dan Netgrit Bentuk Gerakan Kawal Penghitungan Suara

Kompas.com - 02/04/2019, 17:16 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - KawalPemilu.org dan Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) membuat gerakan Kawal Pemilu-Jaga Suara (KPJS) 2019. Gerakan ini menggabungkan teknologi dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan proses Pemilu 2019 yang bersih.

Penggagas KawalPemilu Ruly Achdiat mengatakan, ada tiga alasan Pemilu serentak harus dipantau.

"Pertama, Pemilu di Indonesia adalah yang kompleks, rumit, dan terbesar di dunia," kata Ruly dalam konferensi pers peluncuran gerakan KawalPemilu di Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2019).

Baca juga: BPN Prabowo-Sandiaga Luncurkan Aplikasi Kawal Suara Pemilu 2019

Kedua, kata dia, untuk pertama kalinya pemilu dilakukan di hari yang sama. Terakhir, lanjutnya, integritas hasil pemilu akan meningkatkan kepercayaan publik.

Ruly menuturkan, melalui KawalPemilu, masyarakat bisa berpartisipasi untuk terlibat dalam pengawalan suara.

Apalagi, lanjutnya, gerakan ini memerlukan partisipasi masyarakat secara sukarela di 809.500 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia.

"Jika satu masyarakat aktif di satu TPS, maka ada 809.500 relawan. Negara mana lagi yang hasil perhitungan Pemilu dihitung massal bersama masyarakat?" kata Ruly.

Baca juga: Ulama Siap Kawal Pemilu 2019 Aman dan Damai

Dia mengklaim penggunaan teknologi mampu mewujudkan hal tersebut.

"Gerakan KPJS 2019 menggabungkan kemampuan teknologi KawalPemilu.org dan keahlian teknis Netgrit untuk menjaga suara rakyat dalam skala besar," ungkapnya kemudian.

Masyarakat, seperti diungkapkan Ruly, hanya perlu memfoto formulir C1 plano di TPS setelah penghitungan suara selesai dilakukan dan mengunggahnya ke situs KawalPemilu.org.

Dalam kesempatan yang sama, salah satu relawan KawalPemilu, Nia Dinata, mengatakan gerakan ini tidak berpihak pada salah satu paslon atau partai tertentu. Gerakan ini disebut berpihak pada kebenaran data.

Baca juga: Bertemu Presiden Jokowi, Pemuda Pancasila Siap Kawal Pemilu 2019

"Kami tidak tanya relawan akan memilih siapa di Pemilu nanti, yang penting berpihak pada kebenaran data," kata Nia.

Nia menyebut pengumpulan data dari lapangan bukan hal mustahil. Apalagi, kata dia, KPU membolehkan pemantau dan warga mengambil foto C1 setelah proses penghitungan selesai.

Dia menegaskan KPJS 2019 akan memantau rekapitulasi penghitungan suara sampai hasil akhir Pemilu yang diumumkan KPU.

"Kami berharap publik akan punya tingkat kepercayaan tinggi pada hasil perolehan suara akhir," pungkasnya.

Kompas TV KPU RI mengundang 170 duta besar negara sahabat dan perwakilan organisasi internasional. Pertemuan ini adalah kali pertama yang dilakukan oleh KPU RI untuk melakukan sosialisasi pemilu dan pileg 2019 kepada seluruh duta besar negara sahabat yang hadir. Ketua KPU RI Arief Budiman menyampaikan tata cara teknis pencoblosan yang akan dilakukan WNI pada Pemilu 2019 mendatang. Dalam presentasinya, Arief juga melakukan review terhadap pemilu yang pernah berlangsung di Indonesia sebelumnya. #KPU #SosialisasiDubes #AriefBudiman
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com