Bertemu Presiden Jokowi, Pemuda Pancasila Siap Kawal Pemilu 2019

Kompas.com - 05/11/2018, 16:53 WIB
Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto S Soerjosoemarno usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/11/2018). Kompas.com/IhsanuddinKetua Umum Pemuda Pancasila Yapto S Soerjosoemarno usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/11/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemuda Pancasila membahas sejumlah hal saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/11/2018).

Salah satunya, organisasi massa kepemudaan ini siap mengawal pesta demokrasi pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 yang kini sudah memasuki tahapan kampanye.

Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto S Soerjosoemarno mengaku sepakat dengan Presiden Jokowi agar Pilpres 2019 tak menjadi sumber perpecahan di masyarakat.

"Walaupun beda pilihan politik, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia harus tetap dijaga," kata Yapto usai pertemuan tertutup dengan Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi Bertemu Pemuda Pancasila di Istana

Yapto pun memastikan bahwa Pemuda Pancasila tidak berpihak kepada salah satu calon di Pilpres 2019 mendatang. Sebab, setiap anggota Pemuda Pancasila mempunyai pilihan masing-masing.

Pemuda Pancasila meminta kepada penyelenggara pemilu dan aparat terkait untuk bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Penyelenggara pemilu diharapkan bisa memberikan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar.

"Pemuda Pancasila menegaskan bahwa hak-hak konstitusional masyarakat harus dijaga, untuk memberikan keleluasaan dalam menentukan hak pilihnya tanpa Intimidasi dan pemaksaan kehendak yang dapat menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat," ujar Yapto.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Pemuda Pancasila Tegaskan Netral di Pilpres

Yapto pun menegaskan bahwa Pemuda Pancasila menolak upaya adu domba dalam bentuk apapun, terutama lewat berita-berita bohong atau hoaks.

Pemuda Pancasila meminta aparat berwenang untuk bertindak cepat dalam menangkal berbagai upaya pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa.

"Pemuda Pancasila siap mengawal pesta demokrasi agar berlangsung secara jujur, aman, dan damai. Dan kami siap bekerja sama dengan seluruh aparat dan elemen-elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan hal ini," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk 'Backdoor Diplomacy'

Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk "Backdoor Diplomacy"

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Nasional
Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X