BPN Prabowo-Sandiaga Luncurkan Aplikasi Kawal Suara Pemilu 2019

Kompas.com - 25/03/2019, 09:46 WIB
Ketua bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi saat ditemui di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018) malam. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi saat ditemui di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ( BPN) meluncurkan aplikasi laporan masyarakat berbasis internet dalam meminimalisasi kecurangan pada Pemilu 2019.

Direktur Saksi BPN Prasetyo Hadi mengatakan, aplikasi tersebut salah satu upaya pihaknya untuk mengawal proses pemungutan suara.

"Dengan cara ini, semua masyarakat pengguna smartphone dapat menjadi saksi di TPS masing-masing. Ini pula merupakan semangat rakyat dalam gotong-royong menjaga TPS ," ujar Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Senin (25/3/2019).25 Maret 2019.

Prasetyo menjelaskan, untuk pengguna android, aplikasi resmi yang diluncurkan BPN ini dapat diunduh melalui Google Play Store dengan kata kunci pencarian “Relawan Adil Makmur”.

Sementara, pengguna iOS dan semua perangkat lain bisa mengakses web melalui https://adil.makmur.id.

"Ini juga mudah untuk mendaftarkan diri kita menjadi saksi TPS," ucap Prasetyo.

"Kita kawal bersama pemungutan suara ini. Sebagai saksi sekaligus pemantau demokrasi," kata dia.

Menurut Prasetyo, setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat nantinya akan masuk ke pusat tabulasi data nasional di Direktorat Saksi BPN Prabowo-Sandi.

Ia mengimbau seluruh jaringan relawan, simpatisan, dan pendukung Prabowo-Sandi untuk membantu pengawalan perolehan suara Pemilu 2019 dari potensi kecurangan.

"Dan tentunya, kami berterima kasih kepada seluruh rakyat, relawan, dan simpatisan Koalisi Adil Makmur, serta semua jaringan pendukung 02 yang telah rela berjuang tanpa mengharap apa pun selain Indonesia Menang, dan Indonesia adil dan makmur," jata politisi dari Partai Gerindra itu.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Propam Polri Akan Cek Ulang Prosedur Anggota Memegang Senjata Api

Propam Polri Akan Cek Ulang Prosedur Anggota Memegang Senjata Api

Nasional
KSPI: Tenaga Kerja Asing Ancam Lapangan Kerja, Langgar UUD 1945

KSPI: Tenaga Kerja Asing Ancam Lapangan Kerja, Langgar UUD 1945

Nasional
Ada Kecemasan UU ITE Direvisi Lebih Beringas dan Tak Demokratis

Ada Kecemasan UU ITE Direvisi Lebih Beringas dan Tak Demokratis

Nasional
KSPI Sayangkan Sikap Pemerintah Terbitkan PP Saat UU Cipta Kerja Masih Diuji di MK

KSPI Sayangkan Sikap Pemerintah Terbitkan PP Saat UU Cipta Kerja Masih Diuji di MK

Nasional
Propam Polri: Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Diberhentikan Tak Hormat

Propam Polri: Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Diberhentikan Tak Hormat

Nasional
Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Nasional
Resmi Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Sumbar, Mahyeldi Ingin Prioritaskan Penanganan Pandemi

Resmi Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Sumbar, Mahyeldi Ingin Prioritaskan Penanganan Pandemi

Nasional
Jokowi: Tunjukkan ke Dunia Kita di Barisan Terdepan Tangani Krisis

Jokowi: Tunjukkan ke Dunia Kita di Barisan Terdepan Tangani Krisis

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR dari PDI-P Ihsan Yunus Terkait Suap Bansos Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR dari PDI-P Ihsan Yunus Terkait Suap Bansos Covid-19

Nasional
KPK Panggil 4 Saksi Terkait Dugaan Suap Perizinan di Kota Cimahi, Salah Satunya Eks Kepala Satpol PP

KPK Panggil 4 Saksi Terkait Dugaan Suap Perizinan di Kota Cimahi, Salah Satunya Eks Kepala Satpol PP

Nasional
34 Ketua DPD Partai Demokrat Seluruh Indonesia Sepakat Minta Kader Pengkhianat Dipecat

34 Ketua DPD Partai Demokrat Seluruh Indonesia Sepakat Minta Kader Pengkhianat Dipecat

Nasional
Lindungi Posisi AHY Dinilai Jadi Alasan SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta Demokrat

Lindungi Posisi AHY Dinilai Jadi Alasan SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta Demokrat

Nasional
Jokowi: Kunci Pemulihan Ekonomi yakni Kemampuan Mengatasi Pandemi

Jokowi: Kunci Pemulihan Ekonomi yakni Kemampuan Mengatasi Pandemi

Nasional
Jokowi: Alhamdulillah, di Asia Kita Termasuk Terdepan dalam Vaksinasi

Jokowi: Alhamdulillah, di Asia Kita Termasuk Terdepan dalam Vaksinasi

Nasional
Wapres Minta BSI Segera Susun Rencana Kerja untuk Jadi Pemain Global

Wapres Minta BSI Segera Susun Rencana Kerja untuk Jadi Pemain Global

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X