JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menilai, penggunaan banyak kartu untuk mengakses berbagai program pemerintah justru akan menjadi beban bagi masyarakat dan negara.
Hal itu disampaikan Sandiaga saat diminta tanggapannya mengenai tiga kartu yang akan menjadi program andalan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Dengan alasan itu, Sandiaga mengaku enggan mengeluarkan program berbasis kartu jika terpilih pada Pilpres 2019.
Baca juga: Sandiaga Sebut Debat Ketiga Pilpres sebagai Format Terbaik
"Ya kami sampaikan bahwa rakyat sudah terbebani dengan begitu banyak kartu dan pasti ada birokrasi, ada biaya, ada beban negara," ujar Sandiaga saat ditemui seusai debat ketiga pilpres, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).
Menurut Sandiaga, Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dapat menjadi konsolidator semua program pemerintah.
Artinya, masyarakat hanya perlu e-KTP untuk mengakses program-program pemerintah.
Program itu mulai dari akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan hingga rumah murah.
"Jadi cukup membawa kartu tersebut ke fasilitas pemerintah untuk mendapatkan layanan," kata Sandiaga.
Baca juga: Kritik Sandiaga, Maruf Amin Sebut KTP Tak Bisa Digunakan untuk Banyak Urusan
"Bagi kami, kita sudah menghabiskan triliunan rupiah untuk KTP elektronik dan ada chip teknologi, revolusi industri 4.0, ada digital ekonomi di belakang KTP kita," ujar dia.
Meski konsep single identity number belum sepenuhnya sempurna, Sandiaga yakin hal itu dapat diatasi.
Ia mengatakan, Indonesia memiliki banyak anak-anak muda yang mampu berinovasi dalam bidang teknologi.
"Dengan terobosan inovasi, dengan pendekatan digital sangat mudah dilakukan. Kita punya programmer-programmer canggih. Kita punya anak-anak muda yang memiliki kemampuan khusus untuk teknologi digital ini. Jadi itu harapan kita," tutur Sandiaga.