Kompas.com - 02/04/2019, 13:12 WIB
Politisi Partai Gerindra sekaligus relawan capres-cawapres paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Adhyaksa Dault saat menghadiri diskusi di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi di Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).  CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comPolitisi Partai Gerindra sekaligus relawan capres-cawapres paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Adhyaksa Dault saat menghadiri diskusi di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi di Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Gerindra sekaligus relawan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Adhyaksa Dault meminta para relawan di daerah-daerah untuk melaporkan aparat penegak hukum yang tidak netral dalam Pilpres 2019 ke pengurus relawan pusat.

"Kami minta untuk para relawan di daerah untuk segera melaporkan kepada kami relawan di pusat kalau ada oknum-oknum aparat yang ikut terlibat mengarah-arahkan pilihan politik," ujar Adhyaksa saat menghadiri diskusi di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi di Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).

Hal itu diungkapkan Adhyaksa menyusul mantan Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut AKP Sulman Aziz yang sempat mengaku diarahkan untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. 

Namun belakangan, Sulman mencabut keterangannya tersebut. 

Baca juga: Berkaca dari Kasus Mantan Kapolsek Pasirwangi, Keraguan Soal Netralitas Bukan Hanya pada Polri...

Adhyaksa menambahkan, relawan Prabowo-Sandi ingin agar proses Pilpres 2019 berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jika ada oknum polisi yang tidak netral diharapkan ditindak tegas oleh Polri.

"Pak Tito Karnavian (Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian) sudah memberikan maklumat disiplin untuk seluruh aparat agar tidak berpihak pada Pilpres 2019. Namun demikian, ada beberapa oknum aparat yang nakal," ungkapnya kemudian.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Disebutkan Adhyaksa, ada oknum-oknum aparat yang tidak mengikuti arahan Kapolri mengenai netralitas di Pilpres 2019. Oknum-oknum tersebut tidak menyangkut institusi Polri yang ia yakini netral.

"Saya yakin Polri netral. Namun, harus ditindak tegas jika ada oknum yang bermain, Polri itu netral," tegasnya.

Sebelumnya, mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz yang baru saja dimutasi memberikan pernyataan soal dugaan ketidaknetralan aparat kepolisian dalam pilpres.

Baca juga: Alasan Mantan Kapolsek Cabut Pernyataan soal Perintah Kapolres Garut Dukung Jokowi

Kesaksian tersebut diberikan Sulman di Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Minggu (30/3/2019) siang dengan didampingi Direktur Lokataru Haris Azhar.

Dalam kesaksiannya, Sulman mengaku dipindahkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Pasirwangi karena foto dirinya dengan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Pasirwangi yang mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02.

Selain itu, Sulman juga mengaku pernah menerima perintah dari Kapolres dalam rapat bersama para kapolsek untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01, dengan disertai ancaman akan dievaluasi jika pasangan nomor urut 01 kalah di wilayahnya. 

Namun pada Senin (1/4/2019), Sulman mencabut keterangannya tersebut. 

Kompas TV Calon presiden petahana, Joko Widodo, angkat bicara perihal dugaan ketidaknetralan institusi polri yang disebut mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz. Jokowi menegaskan bahwa baik polri maupun TNI harus menjaga netralitas. #Jokowi #AKPSulmanAziz #PoldaJabar
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Nasional
Lewat 'Indeks Kualitas Kebijakan', LAN Berupaya Tingkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah

Lewat "Indeks Kualitas Kebijakan", LAN Berupaya Tingkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah

Nasional
4 Kader Tersandung Kasus Korupsi, Waketum Golkar: Kami Sudah Wanti-wanti...

4 Kader Tersandung Kasus Korupsi, Waketum Golkar: Kami Sudah Wanti-wanti...

Nasional
Jokowi: Virus Corona Tak Mungkin Hilang Total, Ayo Vaksinasi dan Laksanakan Prokes

Jokowi: Virus Corona Tak Mungkin Hilang Total, Ayo Vaksinasi dan Laksanakan Prokes

Nasional
Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

Nasional
Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Tak Ragu Pecat Anggota yang Langgar Aturan Saat Bertugas

Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Tak Ragu Pecat Anggota yang Langgar Aturan Saat Bertugas

Nasional
Rangkaian HUT ke-57 Golkar, Airlangga Tabur Bunga di TMP Kalibata

Rangkaian HUT ke-57 Golkar, Airlangga Tabur Bunga di TMP Kalibata

Nasional
Bakal Tindak Tegas, Mahfud Minta Praktik Pinjol Ilegal Segera Dihentikan

Bakal Tindak Tegas, Mahfud Minta Praktik Pinjol Ilegal Segera Dihentikan

Nasional
Sebaran 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Usah Bayar Utang ke Pinjol Ilegal

Mahfud Minta Masyarakat Tak Usah Bayar Utang ke Pinjol Ilegal

Nasional
Naiki Rantis Paspampres, Jokowi Sapa Masyarakat di Tarakan

Naiki Rantis Paspampres, Jokowi Sapa Masyarakat di Tarakan

Nasional
Mahfud Tegaskan Bakal Tindak Tegas Praktik Pinjol Ilegal

Mahfud Tegaskan Bakal Tindak Tegas Praktik Pinjol Ilegal

Nasional
KPK Tahan Tersangka Kasus Proyek Jalan Lingkar Bengkalis, Tak Dihadirkan karena Sakit

KPK Tahan Tersangka Kasus Proyek Jalan Lingkar Bengkalis, Tak Dihadirkan karena Sakit

Nasional
Maulid Nabi Muhammad, Menag Ingatkan untuk Berempati dan Mengelola Perbedaan

Maulid Nabi Muhammad, Menag Ingatkan untuk Berempati dan Mengelola Perbedaan

Nasional
Pemerintah Diminta Lakukan Segala Cara agar Sanksi dari WADA Cepat Dicabut

Pemerintah Diminta Lakukan Segala Cara agar Sanksi dari WADA Cepat Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.