Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN: Sampai Hari Ini, Tidak Ada Pembicaraan Jatah Kursi di Parpol Koalisi 01

Kompas.com - 02/04/2019, 12:33 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin menegaskan hingga saat ini belum ada perbincangan soal pembagian jatah kursi menteri jika pasangan capres-cawapres nomor urut 01 itu memenangi Pemilihan Presiden 2019.

Hal ini dikatakan Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni menanggapi pernyataan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang telah merinci jumlah kursi menteri bagi partai koalisi.

"Sampai hari ini, tidak ada pembicaraan mengenai jatah kursi menteri di partai politik koalisi 01," ujar Antoni kepada Kompas.com, Selasa (2/4/2019).

Baca juga: Menurut AHY, Bicara Jatah Menteri Melukai Perasaan Rakyat

Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Maruf, Raja Juli Antoni, di Sekretariat TKN, Jakarta, Rabu (12/9/2018).KOMPAS.com/Ihsanuddin Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Maruf, Raja Juli Antoni, di Sekretariat TKN, Jakarta, Rabu (12/9/2018).
Antoni mengatakan, kubunya tidak menggunakan cara-cara politik transaksional seperti itu. Saat ini, seluruh partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf masih sibuk dan bekerja keras untuk memenangi Pemilu 2019.

Pembicaraan mengenai pembagian jatah menteri sebelumnya disampaikan oleh Direktur Komunikasi dan Media BPN, Hashim Djojohadikusumo.

"Yang mengumumkan bukan capres atau cawapres, bukan pula ketua umum partai pula. Ya cuma anggota keluarga capres. Lalu, bagaimana negara ini akan dikelola dengan aroma nepotisme seprerti ini?" ujar Antoni.

Baca juga: Politisi Demokrat Sebut Pembicaraan Jatah Menteri sebagai Hiburan Demokrasi

Diberitakan, Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hashim Djojohadikusumo membenarkan sudah ada pembicaraan mengenai kursi menteri jika pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, memenangi Pemilihan Presiden 2019.

Hal itu dikatakannya setelah jumpa pers di Ballroom Ayana Hotel, Jakarta, Senin (1/3/2019) siang.

"Ada," ujar Hashim.

Awalnya, Hashim enggan merinci kesepakatan Prabowo-Sandiaga dengan parpol pendukungnya mengenai pembagian kursi menteri.

"Tapi saya kira ya itu antara saya dengan kakak saya saja," lanjut dia.

Baca juga: PKS: Kami Siap Mewakafkan Kader Terbaik Jadi Menteri

Setelah wartawan kembali menanyakan hal yang sama, Hashim memberikan jawabannya.

"Ya, kita sudah sepakat. Kalau Prabowo-Sandi menang, sudah ada tujuh menteri untuk PAN," ujar Hashim.

"Enam kursi untuk PKS," lanjut dia.

Sementara, partai politik pengusung lainnya yakni Partai Demokrat dan Partai Berkarya, menurut Hashim, masih di dalam pertimbangan.

Ketika ditanya tentang Prabowo beberapa kali menyinggung bahwa Agus Harimurti Yudhoyono sebagai menteri saat kampanye terbuka, Hashim tetap memberikan pernyataan yang sama.

"Demokrat masih dalam pertimbangan. (AHY) Iya, jadi salah satu orang yang dipertimbangkan. Tapi masih dipertimbangkan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com