Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Ada Menteri, Gubernur, dan Anggota DPR Masuk Sel, Kita Tak Pandang Bulu

Kompas.com - 31/03/2019, 17:26 WIB
Ihsanuddin,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

GOWA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo tidak sependapat dengan pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut korupsi di Indonesia seperti kanker stadium 4.

Di depan massa pendukungnya, Jokowi menegaskan bahwa peringkat indeks persepsi korupsi di Indonesia justru lebih baik ketimbang akhir era orde baru.

"Tadi malam disampaikan bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium 4. Tahun 1998 Indonesia masuk negara terkorup di ASEAN. Indeks persepsi korupsi kita 20, tahun 2014 kami perbaiki jadi 34. Tahun lalu diperbaiki jadi 38," kata Jokowi saat berkampanye di Stadion Kalegowa, Kabupaten Gowa, Minggu (31/3/2019).

Baca juga: Jokowi Target Raih 71,4 Persen Suara di Sulawesi Selatan

Jokowi mengatakan, kenaikan peringkat tersebut menandakan bahwa pemerintah tak bermain-main dalam pemberantasan korupsi.

Menurut dia, siapa pun yang korupsi akan berhadapan dengan hukum. Banyaknya pejabat yang tersangkut kasus korupsi, lanjut dia, justru menandakan pemerintah tidak pandang bulu.

"Ada menteri yang masuk sel, gubernur masuk sel, ada anggota dewan DPR masuk sel. Benar enggak? Artinya kita tidak pandang bulu," ujarnya. 

Baca juga: Hadapi Perubahan Lanskap, Jokowi Ajak Bersatu Demi Bangsa

Sebelumnya, mantan Menteri Sosial Idrus Marham telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus korupsi yang menjeratnya saat menjadi sekjen Golkar.

Jokowi langsung mengganti posisi Idrus yang mengundurkan diri dengan politisi Golkar lainnya, Agus Gumiwang Kartasasmita.

Adapun untuk anggota DPR, yang terbaru adalah tertangkapnya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy dan politisi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso.

Baca juga: Kalla: Tadi Malam di TV Ada yang Marah-Marah, Pasti Bukan Pak Jokowi

"Kita ingin perbaiki, korupsi dikurangi dan hilang dari bumi pertiwi. Jadi jangan bilang (korupsi) kita stadium 4," kata Jokowi.

Prabowo sebelumnya kembali menyebut korupsi di Indonesia kanker stadium 4 pada debat kandidat pilpres putaran keempat, Minggu (30/3/2019) malam.

Debat yang mempertemukan antara Jokowi dan Prabowo itu mengangkat tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com