Dua Capres Dinilai Belum Tunjukkan Langkah Konkret Tangani Konflik Internasional

Kompas.com - 01/04/2019, 17:11 WIB
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam acara peringatan Hari HAM Internasional ke-70 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Senin (10/12/2018). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comKetua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam acara peringatan Hari HAM Internasional ke-70 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Senin (10/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan nomor urut 02 Prabowo Subianto, dinilai belum memperlihatkan strategi penanganan konflik internasional pada debat keempat Pilpres 2019.

Salah satu tema debat keempat adalah hubungan internasional.

Menurut Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik, sebenarnya kedua capres sudah mendapat momentum.

Hal itu berawal dari diskusi soal konflik di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

"Itu sebenarnya sudah dipancing ketika ada pertanyaan soal Rohingnya. Ini pertanyaan besar bagi seluruh bangsa-bangsa di Asean dan juga di OKI (Organisasi Kerjasama Islam) apa langkah Indonesia dalam menyelesaikan masalah Rohingnya," kata Taufan dalam diskusi di Komnas HAM, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Baca juga: Jokowi Sebut Telah Menengok Kondisi Pengungsi Rohingya

Ia mencontohkan, Jokowi sempat menyinggung Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia. Hal itu dinilai Jokowi menjadi keunggulan Indonesia dalam diplomasi.

Meski demikian, Taufan menyayangkan keunggulan itu tak dieksplorasi lebih jauh dalam penanganan konflik itu.

"Pertanyaan lebih lanjut juga terkait populasi muslim terbesar kenapa juga tidak menggunakan OKI untuk menekan Myanmar supaya masalah di Rohingnya itu bisa ditangani," kata dia.

Ia juga menyayangkan momentum yang dilewatkan oleh Prabowo. Saat itu, Prabowo memandang konflik Rakhine sulit diselesaikan lewat forum ASEAN.

"Satu capres mengatakan kalau pakai ASEAN susah. Karena di ASEAN ada prinsip non-interfere, enggak boleh mencampuri urusan negara lain, jadi sulit. Kenapa enggak pakai PBB," kata Taufan.

Baca juga: Jokowi dan Prabowo Dinilai Tak Gunakan Perspektif HAM dalam Debat soal Pemerintahan

Menurut dia, seharusnya Prabowo bisa menjelaskan lebih jauh gagasan alternatifnya terkait penanganan konflik itu.

"Persoalan Palestina, misalnya, juga itu tidak disinggung apa sih sikap Indonesia. Kita anggota Dewan Keamanan PBB, apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan kembali. Peran apa yang mau kita mainkan untuk persoalan HAM internasional," kata dia.

Taufan mengingatkan, Jokowi dan Prabowo harus berpegang pada amanat UUD 1945 bahwa Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X