Dua Capres Dinilai Belum Tunjukkan Langkah Konkret Tangani Konflik Internasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan nomor urut 02 Prabowo Subianto, dinilai belum memperlihatkan strategi penanganan konflik internasional pada debat keempat Pilpres 2019.

Salah satu tema debat keempat adalah hubungan internasional.

Menurut Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik, sebenarnya kedua capres sudah mendapat momentum.

Hal itu berawal dari diskusi soal konflik di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

"Itu sebenarnya sudah dipancing ketika ada pertanyaan soal Rohingnya. Ini pertanyaan besar bagi seluruh bangsa-bangsa di Asean dan juga di OKI (Organisasi Kerjasama Islam) apa langkah Indonesia dalam menyelesaikan masalah Rohingnya," kata Taufan dalam diskusi di Komnas HAM, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Baca juga: Jokowi Sebut Telah Menengok Kondisi Pengungsi Rohingya

Ia mencontohkan, Jokowi sempat menyinggung Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia. Hal itu dinilai Jokowi menjadi keunggulan Indonesia dalam diplomasi.

Meski demikian, Taufan menyayangkan keunggulan itu tak dieksplorasi lebih jauh dalam penanganan konflik itu.

"Pertanyaan lebih lanjut juga terkait populasi muslim terbesar kenapa juga tidak menggunakan OKI untuk menekan Myanmar supaya masalah di Rohingnya itu bisa ditangani," kata dia.

Ia juga menyayangkan momentum yang dilewatkan oleh Prabowo. Saat itu, Prabowo memandang konflik Rakhine sulit diselesaikan lewat forum ASEAN.

"Satu capres mengatakan kalau pakai ASEAN susah. Karena di ASEAN ada prinsip non-interfere, enggak boleh mencampuri urusan negara lain, jadi sulit. Kenapa enggak pakai PBB," kata Taufan.

Baca juga: Jokowi dan Prabowo Dinilai Tak Gunakan Perspektif HAM dalam Debat soal Pemerintahan

Menurut dia, seharusnya Prabowo bisa menjelaskan lebih jauh gagasan alternatifnya terkait penanganan konflik itu.

"Persoalan Palestina, misalnya, juga itu tidak disinggung apa sih sikap Indonesia. Kita anggota Dewan Keamanan PBB, apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan kembali. Peran apa yang mau kita mainkan untuk persoalan HAM internasional," kata dia.

Taufan mengingatkan, Jokowi dan Prabowo harus berpegang pada amanat UUD 1945 bahwa Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.