Hashim Sebut KPU Konyol, Ini Sebabnya...

JAKARTA, KOMPAS.com -- Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo menyebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) konyol.

Hal ini berawal dari IT BPN yang menemukan 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 yang janggal. Salah satu kejanggalannya adalah, ditemukan 9,8 juta nama pada DPT yang bertanggal lahir sama.

IT BPN yang diwakili Agus Maksun pun melaporkan temuan tersebut ke KPU agar ditindaklanjuti.

"Atas DPT janggal itu, KPU malah melakukan sampling di titik-titik yang berbeda dengan temuan kami," ujar Agus dalam konferensi pers di Grand Ballroom Ayana Hotel, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).

Baca juga: Menempatkan dan Menyikapi Polemik Temuan DPT Tak Wajar...

"Kami kemudian mendapatkan update, ditemukan orang yang lahirnya tanggal 1, bulan 1 atau yang lahir tanggal 31 bulan 12. Mereka difoto, dilaporkan kepada kami bahwa ini orang-orangnya. Ya kita tahu, memang ada yang lahir tanggal segitu bulan segitu. Tapi bukan itu maksud kami," lanjut Agus.

Semestinya, KPU tidak perlu melakukan sampling. KPU semestinya tinggal mengecek ke lapangan langsung apakah 9,8 juta nama di DPT yang bertanggal lahir sama berdasarkan temuan IT BPN itu benar-benar ada atau tidak.

Sebab, temuan IT BPN yang diserahkan ke KPU berupa by name by address. Sehingga tidak terlalu sulit untuk mengeceknya secara langsung.

Hashim yang turut serta dalam konferensi pers tersebut menyela.

"Ini menurut kami konyol. Ini contoh saja ya, tindakan konyol," ujar Hashim.

Baca juga: Temuan DPT Tak Wajar: Ribuan Orang di Satu KK Hingga Pemilih yang Belum Lahir

Ia kemudian menjelaskan hal yang sama seperti yang dijelaskan Agus sebelumnya menggunakan bahasa Inggris. Diketahui, dalam konferensi pers tersebut, turut hadir pemantau dan media asing.

Hashim juga mengatakan, KPU serta Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri seolah-olah tidak ada yang mau bertanggung jawab atas temuan karut marutnya identitas warga negara tersebut.

"Tidak ada pihak manapun dari kedua ini, (KPU dan Dukcapil) yang mau bertanggung jawab atas keabsahan dari data kami ini," ujar Hashim.

Pihak BPN tetap mendorong supaya KPU segera memperbaiki DPT Pemilu 2019 secepat mungkin. Perbaikan ini demi mencegah kecurangan terjadi.