Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM: Jokowi dan Prabowo Kurang Singgung Keberagaman dalam Pancasila

Kompas.com - 01/04/2019, 15:42 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik berpandangan, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan nomor urut 02 Prabowo Subianto kurang menyinggung keberagaman dalam debat ideologi Pancasila.

Menurut dia, sebenarnya Jokowi dan Prabowo perlu menunjukkan strategi mereka lebih jauh dalam menjaga keberagaman. Namun, ia menyayangkan hal itu tidak tereksplorasi lebih dalam oleh keduanya.

"Kami sebenarnya sangat berharap mereka kalau bicara Pancasila ini menjadi elemen ideologi pemersatu, lantas bagaimana keberagaman atau pluralisme itu mereka jaga sehingga kemudian tidak ada pihak yang merasa didiskriminasi dan lainnya. Kemarin tidak terlalu terbongkar," kata dia dalam paparannya di Komnas HAM, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Baca juga: Jokowi dan Prabowo Dinilai Belum Tunjukan Langkah Konkret soal Pendidikan Pancasila

Ia mengingatkan, siapapun capres terpilih nantinya mereka bertanggungjawab menjaga kerukunan masyarakat. Sebab, Indonesia memiliki keberagaman etnis hingga agama.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (4/6/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (4/6/2018).

"Kalau bicara Pancasila jadi ideologi pemersatu lantas masyarakat kita yang beragam etnis dan agama itu bagaimana dia harus dijaga? Supaya kemudian semua menjadi bagian dari yang terlibat dan ikut menikmati kebangsaan atau pembangunan kita," ungkapnya.

Meski demikian, Taufan menghargai komitmen Jokowi dan Prabowo untuk menjaga Pancasila. Salah satunya dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila lewat pendidikan.

Baca juga: Jokowi dan Prabowo Ingin Pancasila Diajarkan Sejak Pendidikan Dini

Komnas HAM menilai keduanya sudah berupaya menjadikan Pancasila sebagai jalan perjuangan dalam melaksanakan mandat konstitusi dan tujuan bernegara.

Beda pandangan Jokowi dan Prabowo

Sebelumnya Jokowi dan Prabowo sama-sama menghendaki pendidikan Pancasila diajarkan sejak dini.

Hal itu disampaikan Jokowi dan Prabowo dalam debat keempat Pilpres 2019 pada Sabtu (30/3/2019) malam. Saat itu, keduanya berdiskusi menjawab pertanyaan bertema ideologi.

Baca juga: Jimly: Rangkul Mantan Anggota HTI Kembali ke Pancasila

"Kita harus memasukkan Pancasila ke dalam pendidikan bangsa kita. Pendidikan dari kecil, dari awal, dari usia dini, Taman Kanak-Kanak," ujar Prabowo.

"Mengenai dirumuskannya Pancasila, dibangunnya Pancasila, ini harus diberikan di dalam pendidikan-pendidikan anak-anak kita, sejak, bukan dari TK, sejak dari PAUD. PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, Universitas, S2, S3," kata Jokowi.

Kompas TV Pujian soal debat capres juga disampaikan oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. Mahfud menilai, baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto memiliki ideologi yang pancasilais. Mahfud menyebut siapapun nantinya yang berada di pucuk pimpinan tetap akan setia pada pancasila. Keduanya telah lulus dan diukur mulai secara administratif maupun substantif, baik oleh KPU maupun konstitusi. #MahfudMD #DebatCapres2019 #JokowiVsPrabowo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com