Survei Alvara: Jokowi-Ma'ruf 53,9 Persen, Prabowo-Sandi 34,7 Persen

Kompas.com - 27/03/2019, 13:11 WIB
Founder dan CEO Alvara Research Center Hasanudin Ali, saat memaparkan hasil survei di Hotel Oria, Jakarta, Minggu (26/8/2018) Kompas.com/YOGA SUKMANAFounder dan CEO Alvara Research Center Hasanudin Ali, saat memaparkan hasil survei di Hotel Oria, Jakarta, Minggu (26/8/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei yang digelar lembaga Alvara Research Center menunjukkan elektabilitas pasangan capres-cawapres 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengungguli capres-cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Berdasarkan survei terhadap 1.200 responden yang mewakili 34 provinsi, dari 22 Februari hingga 2 Maret 2019, 53 persen responden memilih Jokowi-Ma'ruf. Sementara 34,7 persen responden memilih Prabowo-Sandiaga.

"Jumlah responden yang menjawab tidak tahu sebanyak 11,4 persen," ujar CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali kepada Kompas.com, Rabu (27/3/2019).

Baca juga: Hasil Survei Berbeda-beda, Apa Kata Mereka?

Penarikan 1.200 responden itu memakai multistage random sampling. Metode di dalam mencari jawaban adalah dengan wawancara tatap muka.

Hasil survei ini memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Margin of error survei sebesar 2,88 persen.

Hasanuddin mengungkapkan, tren elektabilitas Jokowi-Maruf itu cenderung stabil. Pada Agustus 2018, survei Alvara menunjukkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 53,6 persen, sementara Prabowo-Sandiaga 35,2 persen.

Baca juga: 3 Faktor Ini Dinilai Jadi Penyebab Hasil Survei Tiap Lembaga Berbeda

"Pada Oktober 2018, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf naik sedikit menjadi 54,1 persen, sementara elektabilitas Prabowo-Sandi turun jadi 33,9 persen," ujar Hasanuddin.

Pada Desember 2018, elektabilitas Jokowi-Maruf kembali naik sedikit jadi 54,3 persen, sementara elektabilitas Prabowo-Sandi naik kembali nyaris ke posisi Oktober 2018, yakni sebesar 35,1 persen.

Kompas TV Peneliti LIPI, Syamsuddin Haris mengklarifikasi informasi simpang siur terkait survei elektabilitas salah satu capres. LIPI menegaskan pihaknya belum merilis survei apapun terkait capres tahun ini. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah memberikan klarifikasinya terkait isu survei capres. Kita bahas lebih dalam bersama peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris. #LIPI #SurveiCapres

 

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X