Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Survei Harus Berbeda Satu Sama Lain, Menurut Pakar Ini Sebabnya

Kompas.com - 26/03/2019, 17:52 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Psikometri, Riset, dan Statistik Yahya Umar berpandangan bahwa setiap survei memang akan memperoleh hasil yang berbeda-beda.

Hal itu diungkapkan Yahya saat acara diskusi bertajuk "Analisis Hasil Survei: Mengapa Bisa Beda?", di Upnormal Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

"Memang hasil survei itu harus beda-beda, orang, lembaga yang sama melakukan survei yang sama juga, diulang sampelnya, hasilnya beda," kata Yahya.

Baca juga: Elektabilitas Parpol Menurut Survei Terbaru Tiga Lembaga

Oleh karena itu, hasil-hasil survei yang ada juga tidak dapat dibandingkan satu sama lain.

Yahya mengatakan, perbedaan hasil survei tersebut disebabkan karena faktor error yang diperhitungkan setiap lembaga berbeda-beda.

"Karena error yang diperhitungkan beda-beda, sumber error yang diabaikan juga beda-beda," tutur dia.

Baca juga: Jubir BPN Prabowo-Sandiaga: Lembaga Survei Sering Error

Ia menerangkan, sumber error dalam sebuah survei terdiri dari sampling error dan non-sampling error.

Margin of error yang dicantumkan dalam hasil survei tersebut, kata Yahya, biasanya tidak mencakup keseluruhan error yang mungkin terjadi saat melakukan survei.

Sementara, non-sampling error, di antaranya adalah specification error, measurement error, non-respond error, dan data processing error.

Baca juga: BPN Pertanyakan Sumber Dana Lembaga Survei yang Sebut Jokowi Unggul

Menurut dia, dalam setiap survei, faktor error yang memengaruhi akan berbeda-beda.

"Di setiap survei, dari kelima hal ini mana yang paling dominan memengaruhi hasilnya itu beda-beda. Maka, itu yang harusnya dikontrol oleh yang bersangkutan," ungkap Yahya.

Kompas TV Komisioner #KPU memastikan KPU bersifat netral menghadapi #pemilu. Hal ini menanggapi sejumlah kritikan dan dugaan upaya delegitimasi KPU. Komisioner KPU Hasyim Asyari menjelaskan, bahwa KPU bukanlah anak buah siapapun, baik Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Hasyim juga menerangkan hasil survei skala nasional terbaru dari lembaga riset Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC), lebih dari 75 persen masyarakat Indonesia disebut mempercayai lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu dapat menjalankan tugas sesuai undang-undang dan aturan yang berlaku. #KPUNetral
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com