Kompas.com - 22/03/2019, 20:12 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan sambutan dalam Rakernas Asosiaso Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, di Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/2/2019). Sekretariat Wakil PresidenWakil Presiden Jusuf Kalla memberikan sambutan dalam Rakernas Asosiaso Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, di Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/2/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung rencana memboikot produk Eropa terkait sikap diskriminatif Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit Indonesia.

Hal itu disampaikan Kalla menyikapi tindakan Uni Eropa bila melegalkan Delegated Act yang mendiskriminasi minyak kepala sawit sebagai komoditas tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi.

"Kalau itu (Delegated Act) dipaksakan, tidak bisa sawit itu dikurangi. Kita juga dapat ambil tindakan yang mengurangi juga (perdagangan) kita dengan Eropa," ujar Kalla saat ditemui di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Baca juga: Faktor Cuaca Bakal Genjot Produksi Kelapa Sawit RI dan Malaysia

Ia menambahkan, jika dilarang masuk ke pasaran Eropa, akan merugikan 15 juta orang yang menggantungkan hidupnya dari perkebunan.

Kalla menyatakan akan ada penurunan daya beli besar-besaran dari para pekerja perkebunan kelapa sawit jika produk sawit Indonesia dilarang masuk ke pasaran.

"Maka mereka daya belinya turun, ekonomi kita bisa rusak maka kita tidak beli barang Eropa. Bisa terjadi itu," lanjut Kalla.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diberitakan sebelumnya, pemerintah siap melawan tindakan Uni Eropa bila melegalkan Delegated Act yang mendiskriminasi minyak kepala sawit sebagai komoditas tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, salah satu opsi yang terbuka dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah memboikot produk dari negara-negara Eropa.

Baca juga: Dorong Ekspor Kelapa Sawit dan Turunannya, Kemendag Cabut Permendag 54

"Ya bisa saja (boikot), makanya selain langsung ke WTO, bisa juga," ujarnya di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

"Kalau dia sepihak, kita juga bisa melakukan sepihak. Emang kenapa?" sambung dia.

Saat ditanya produk apa saja yang kemungkinan di boikot bila Delegated Act berlaku, Darmin tidak menjawabnya. Ia belum mau menyebutkan barang-barang tersebut.

Sebelumnya, Indonesia sudah mengancam akan membawa persoalan ini ke WTO andai Uni Eropa mengadopsi Delegated Act.

Kompas TV Calon Presiden No Urut 02, Prabowo Subianto:Saya bukannya pesimis, saya optimis kita mampu untuk swasembada bidang energi. Prabowo menjelaskan bahwa kelapa sawit bisa menjanjikan , bisa dimanfaatkan produk kelapa sawit untuk Biofuel dan Biodiesel dan ini bisa meningkatkan pendapatkan petani kita.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

Nasional
Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Nasional
Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

Nasional
Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Nasional
UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Akan Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Akan Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Nasional
Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Nasional
Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 16.376 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Oktober: Ada 16.376 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.