Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Perhimpunan Pelajar Indonesia
PPI

Perhimpunan Pelajar Indonesia (www.ppidunia.org)

Keanekaragaman Hayati dan Eksistensi Kelapa Sawit di Indonesia

Kompas.com - 28/07/2018, 07:08 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

INDONESIA menjadi negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tak terelakkan. Menurut data Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015 -2020 yang dibuat oleh Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan LIPI, sebanyak 15,5 persen dari total jumlah flora di dunia ada di Indonesia.

Jumlah itu terdiri dari 1.500 spesies alga, 80.000 spesies tumbuhan berspora (jamur, lumut, kerak, paku-pakuan), 30.000 hingga 40.000-an spesies tumbuhan berbiji.

Untuk fauna, terdapat 8.157 spesies fauna vertebrata (mamalia, burung, herpetofauna, dan ikan), 1.900 spesies kupu-kupu yang merupakan 10 persen dari spesies dunia. Bahkan, Indonesia juga memiliki endemisitas spesies fauna yang sangat tinggi, seperti burung, mamalia, dan reptil yang tertinggi di dunia.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sumber-sumber keanekaragaman hayati di Indonesia sendiri tersebar di beberapa tempat, seperti di hutan dan laut.

Keragaman berbagai flora dan fauna tersebut hidup berdampingan di alam yang terjaga kelestariannya. Sayangnya, tidak semua hewan dan tumbuhan bisa hidup berdampingan secara heterogen.

Beberapa jenis harus tumbuh sendiri. Salah satunya adalah efek budidaya kelapa sawit terhadap lingkungan. Beberapa pakar lingkungan mempunyai klaim masing-masing terhadap kelapa sawit.

Ada golongan akademisi mengatakan, kelapa sawit bukanlah penyebab deforestasi alias alih fungsi lahan. Adapun akademisi lain menyebut sistem penanaman sawit dengan monokultur (homogen) mengikis keragaman hayati dan kerentanan alam seperti kualitas lahan menurun, terjadinya erosi, serta merebaknya hama dan penyakit tanaman.

Terlepas dari analisis para akademisi, penjarahan hutan untuk kepentingan hutan homogen adalah logika yang mudah kita pahami. Forest Watch Indonesia mencatat kerusakan hutan di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, saat ini telah mencapai 2 juta hektar per tahun.

Global Forest Watch 2017 Peta Indonesia dengan klasifikasi warna berdasarkan tahun deforestasi

Peta Indonesia dengan klasifikasi warna berdasarkan tahun deforestasi (sumber: Global Forest Watch 2017)

Bila kita melihat gambar di atas, kita akan melihat gambaran kondisi hutan di Indonesia selama 2017. Warna biru menunjukkan terjadinya deforestasi selama 2017 saja, warna merah adalah hutan yang terdeforestasi selama 2016, warna kuning yang terdeforestasi sejak 2000. Hitam untuk hutan yang masih bertahan.

Warna kuning yang mendominasi banyak titik menjelaskan deforestasi telah terjadi sebelum periode kepemimpinan presiden sekarang. Hal itu menjelaskan juga, mengapa selama itu kita mendapati terjadinya kebakaran hutan massal. Apa lagi kalau bukan untuk alih fungsi hutan menjadi komoditas yang menghasilkan uang untuk pemangku kepentingan tertentu.

Mungkin hal itu juga bisa menjelaskan, jumlah pertumbuhan perusahaan kelapa sawit di Indonesia sekarang berkembang biak. Salah satu komoditas perubahan lahan hutan yang seksi memang adalah kelapa sawit.

Bagaimana tidak, Indonesia menjadi primadona dalam pembahasan parlemen Uni Eropa karena kelapa sawit. Apakah lebih baik? Daripada disorot karena terorisme.

Buktinya, jumlah perusahaan kelapa sawit di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data Direktori Perkebunan Kelapa Sawit pada 2015, ada 1.599 perusahaan kelapa sawit di 24 provinsi di Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com