Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa Partai Paling Tunduk pada Pilihan Capres dan Cawapresnya?

Kompas.com - 21/03/2019, 11:42 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemilih PDI Perjuangan dan Partai Gerindra paling tunduk dalam mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung masing-masing. Sementara dukungan partai politik lain masih terbelah.

Hal itu tampak dari hasil survei Litbang Kompas sepanjang 22 Februari hingga 5 Maret 2019 yang dirilis, Kamis (21/3/2019) ini.

Survei menunjukkan, elektabilitas PDI Perjuangan mencapai 26,9 persen. Dari persentase itu, sebanyak 95 persen tunduk pada arahan partai, yakni memilih Joko Widodo-Ma'ruf Amiin.

Hanya 3 persen yang tak tunduk dengan memilih pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno. Sementara itu, ada 2 persen yang belum menentukan pilihan.

Baca juga: Survei Litbang ”Kompas”: PDI-P 26,9 Persen, Gerindra 17 Persen

Partai Gerindra juga memiliki kondisi sama. Berdasarkan survei, elektabilitas partai tersebut mencapai 17 persen. Dari persentase itu, 92,4 persen tunduk pada arahan partai dengan menjatuhkan pilihan ke Prabowo-Sandiaga.

Hanya 1,4 persen yang memilih Jokowi-Ma'ruf. Namun, jumlah yang belum menentukan pilihan 6,2 persen.

Survei Litbang Kompas, diterbitkan pada Harian Kompas, 21 Maret 2019.Kompas Survei Litbang Kompas, diterbitkan pada Harian Kompas, 21 Maret 2019.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hampir sama kondisinya. Berdasarkan survei, PKS meraih elektabilitas sebesar 4,5 persen. Dari persentase itu, sebanyak 85,4 persen memilih Prabowo-Sandiaga. Sementara 12,4 persen berbelok memilih Jokowi-Ma'ruf. Hanya 2,2 persen yang belum menentukan pilihan.

Partai politik lainnya yang cukup tunduk pada arahan partai antara lain Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Baca juga: Sandiaga: Survei Litbang Kompas Dekat dengan Survei Internal Kami

Nasdem, misalnya. Dengan capaian elektabilitas sebesar 2,6 persen berdasarkan survei, jumlah yang memilih Jokowi-Ma'ruf sebesar 80,8 persen. Sementara yang memilih Prabowo-Sandiaga sebesar 15,4 persen.

PPP juga senada. Dengan raihan elektabilitas 2,7 persen berdasarkan survei, jumlah yang tunduk pada arahan partai dengan memilih Jokowi-Ma'ruf sebesar 66,7 persen. Sementara ada 27,8 persen yang tidak tunduk dengan memilih Prabowo-Sandiaga.

Adapun Partai Demokrat, dengan elektabilitas sebesar 4,6 persen berdasarkan survei, jumlah yang taat pada instruksi partai dengan memilih Prabowo-Sandiaga sebesar 66,3 persen. Sementara yang memilih mendukung Jokowi-Ma'ruf sebesar 31,5 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pendukung Prabowo-Sandi Lebih Militan

Partai Golkar menjadi partai politik yang keterbelahan dukungannya paling kental. Berdasarkan survei, Golkar meraih 9,4 persen. Dari persentase itu, 55,1 persen tunduk pada arahan partai, yakni memilih Jokowi-Ma'ruf. Namun, ada 41,7 persen yang memilih berbelok mendukung Prabowo-Sandiaga.

Survei ini sendiri dilakukan terhadap 2.000 responden dan dilakukan dengan wawancara tatap muka. Responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi Indonesia.

Menggunakan metode ini, tingkat kepercayaannya sebesar 95 persen dan margin of error berada pada 2,2 persen.

Catatan redaksi:
Berita ini sudah tayang di harian Kompas dan Kompas.id pada Kamis, 21 Maret 2019 dengan judul berita "Partai Bisa Lebih Sederhana".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com