Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPN Prabowo-Sandiaga Sebut Video soal NU, Zikir, dan Hari Santri Sebagai Bentuk Fitnah

Kompas.com - 20/03/2019, 22:56 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Yandri Susanto menilai bahwa video yang menampilkan calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin dalam sebuah pengajian telah merugikan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dalam video berdurasi 1 menit 25 detik itu tampak seorang ulama sedang berkampanye agar masyarakat ikut memenangkan Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Jika tidak, kata dia, Nahdlatul Ulama (NU) akan menjadi fosil di masa depan. Selain itu, bila Ma'ruf Amin kalah maka tidak akan ada lagi Hari Santri Nasional dan zikir di Istana.

Yandri mengatakan, video tersebut telah menjadi fitnah bagi pasangan Prabowo-Sandiaga dan berpotensi menyesatkan masyarakat.

"Menurut saya ini fitnah yang kejam, ini pernyataan yang menyesatkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita minta pada pihak kepolisian untuk tindak lanjuti persoalan ini secara serius, jangan sampai berlaku tidak adil atau tebang pilih," ujar Yandri saat menggelar konferensi pers di ruang Fraksi PAN, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Baca juga: Kubu Prabowo Keberatan Menteri Hadir Debat, Kubu Jokowi Anggap Tak Dewasa

Meski dalam video tersebut penceramah tidak menyebut pasangan Prabowo-Sandiaga, namun menurut Yandri pernyataan itu sangat mengarah pada pasangan capres nomor urut 02.
Sebab, hanya ada dua pasangan calon yang berkontestasi pada Pilpres 2019.

"Kita tahu bahwa capres hanya ada dua. Artinya yang dituduh Prabowo-Sandi. Kalau Prabowo-Sandi menang kira-kira terjemahannya, tahlilan hilang, zikir hilang, NU tinggal menjadi fosil," kata Yandri.

Oleh sebab itu, Yandri meminta kepolisian dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusut kasus video tersebut secara proaktif. Di sisi lain ia juga membantah seluruh pernyataan yang ada di video itu.

Baca juga: Tak Percaya Survei Kompas, Fadli Zon Yakin Prabowo-Sandi Sudah Unggul

"Kalau sampai dibiarkan berarti aparat negara kita, Bawaslu kita, membiarkan orang menyebarkan hoaks dan memfitnah kelompok lain," ucapnya.

Sebelumnya, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily menilai, video yang menampilkan calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin dalam sebuah pengajian bukan merupakan bentuk kampanye hitam.

Menurut Ace, dalam video tersebut, tidak terdapat pernyataan yang menyebut capres lain.

"Jadi tidak ada unsur hoaks di situ atau misalnya mengandung unsur kampanye hitam. Menurut saya jangan kebakaran jenggot gitu," ujar Ace saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (19/3/2019).

Ace mengatakan, video yang tersebar di media sosial itu berbeda dengan kasus tiga ibu-ibu di Karawang atau seorang ustaz di Banyuwangi.

Kedua video itu, kata Ace, secara memuat materi kampanye yang merugikan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

"Beda misalnya dengan apa yang disampaikan oleh tiga ibu-ibu di karawang atau Ustaz Supriyanto di Banyuwangi," kata Ace.

"Kalau ini kan tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada menurut kami satu pun dari pernyataan ustaz yang di dalam video itu menyatakan bahwa dia menjelekkan kampanye hitam capres lain," ucap politisi dari Partai Golkar itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com