Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelar Mukernas, PPP Ingin Jaga Soliditas Hadapi Pemilu 2019

Kompas.com - 20/03/2019, 18:19 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, salah satu tujuan digelarnya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Bogor, Jawa Barat, adalah untuk memperkuat soliditas partai menghadapi Pemilu 2019.

Sebab, partai baru saja kehilangan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP akibat tersangkut dugaan korupsi. Partai perlu merapatkan barisan kembali.

"Kalau saya lihat semangat dari DPW-DPW yang merupakan peserta utama dari Mukernas ini mestinya lancar karena semuanya punya kesadaran bahwa ini adalah emergency situation bagi PPP," kata Arsul di Hotel Seruni, Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/3/2019).

Baca juga: Gelar Mukernas, PPP akan Bahas Pengukuhan Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketum

Menurut Arsul, topik utama dalam Mukernas ini adalah tindak lanjut hasil rapat pengurus harian atas penunjukkan Suharso Monoarfa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP.

"Situasi daruratnya lebih pada menjaga soliditas memastikan bahwa partai ini ada yang ngomandani. Kalau saya ini sekjen itu ibarat co-pilot, kan harus ada pilot tidak bisa co-pilot itu mengendalikan sendirian tanpa pilot," kata Arsul.

Arsul memandang, Suharso memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan jajaran partai di tingkat DPW dan DPC. Selain itu, Arsul menilai Suharso juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan pihak eksternal partai.

Baca juga: Cerita Sekjen PPP soal Pengakuan Menag Setelah Ruangannya Digeledah KPK

Ia tak menutup kemungkinan apabila ada peserta Mukernas yang tak menyepakati penunjukkan Suharso sebagai Plt Ketum. Menurut dia, hal itu bagian dari dinamika partai.

Arsul hanya berharap dalam situasi saat ini, jajaran partai diharap menekan perbedaan pendapat dulu. Hal itu agar partai fokus pada Pemilu 2019.

"Tentu ada juga sisi dinamika demokrasinya segala macam pasti ada perbedaan pendapat. Sepanjang semangatnya adalah berbasis kesadaran bahwa ini karena situasi darurat dan kemudian tidak memaksakan pandangan. Nanti hal-hal yang dipandang belum pas, kurang strategis, dan lain-lain kita selesaikan setelah 17 April," katanya.

Baca juga: Romahurmuziy Jadi Tersangka Korupsi, Waketum PPP Sebut Ingin Mencari Hikmahnya

Menurut Arsul, Mukernas juga tak bisa memunculkan kandidat lain untuk menjabat sebagai Plt Ketum PPP yang baru. Ia menjelaskan, penunjukkan Suharso sudah final berdasarkan rapat pengurus harian.

Meski demikian, ia menjelaskan ada mekanisme lain yang diatur apabila mayoritas perwakilan PPP yang hadir di Mukernas tak setuju terhadap pengukuhan Suharso sebagai Plt Ketum.

Mekanisme itu adalah dengan memerintahkan pengurus harian DPP PPP untuk melakukan rapat harian kembali dalam menentukan Plt Ketum PPP pengganti Suharso.

"Kalau Mukernas 'Saya tidak mau mengukuhkan si A yang jadi', maka yang harus dilakukan adalah perintah kepada pengurus harian untuk rapat lagi gitu. Itu tertib, logical step-nya gitu. Jadi bukan kemudian mukernas mengadili sendiri atau mengangkat sendiri," kata dia.

Kompas TV Wapres Jusuf Kalla mengaku prihatin dengan kasus korupsi yang menimpa Kementerian Agama. Meski demikian JK masih berharap Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin tidak terlibat dalam kasus yang juga menjerat Ketua Umum PPP, Romahurmuziy. JK pun menilai wajar jika ada uang ratusan juta rupiah di ruang kerja Menteri Agama. #JusufKalla #Kemenag #SuapJabatan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Momen Jokowi Sambut para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Momen Jokowi Sambut para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Nasional
Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com