Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelar Mukernas, PPP akan Bahas Pengukuhan Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketum

Kompas.com - 20/03/2019, 16:52 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, partainya akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/3/2019) malam nanti.

Topik utama yang dibahas adalah terkait tindak lanjut hasil rapat pengurus harian atas penunjukkan Suharso Monoarfa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP.

Suharso dipilih untuk menggantikan Romahurmuziy, Ketua Umum PPP yang diberhentikan karena terseret kasus korupsi. 

Baca juga: PPP Jabar Pertanyakan Pemilihan Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketum

"AD/ART itu menyatakan bahwa keputusan rapat pengurus harian itu harus dikukuhkan dengan Mukernas, makanya hari ini kita laksanakan Mukernas, khusus, dengan agenda mengesahkan kelutusan rapat pengurus harian," kata Arsul di DPP PPP, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  Suharso Monoarfa (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil rapat pengurus harian di kantor DPP PPP, Jakarta, Sabtu (16/3/2019). Rapat harian DPP PPP tersebut memberhentikan  Romahurmuziy dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP dan mengangkat Ketua Majelis Pertimbangan PPP Suharso Monoarfa sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP. ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww. *** Local Caption ***   ,ANTARA/RENO ESNIR Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil rapat pengurus harian di kantor DPP PPP, Jakarta, Sabtu (16/3/2019). Rapat harian DPP PPP tersebut memberhentikan Romahurmuziy dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP dan mengangkat Ketua Majelis Pertimbangan PPP Suharso Monoarfa sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP. ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww. *** Local Caption *** ,
Menurut Arsul, Mukernas juga tak bisa memunculkan kandidat lain untuk menjabat sebagai Plt Ketum PPP yang baru. Ia menjelaskan, penunjukkan Suharso sudah final berdasarkan rapat pengurus harian.

"Pertanyaannya sekarang kalau di Mukernas muncul nama baru bisa atau enggak? Ya tidak bisa. Karena Posisi Mukernas hanya mengukuhkan atau tidak mengkuhkan (Suharso sebagai Plt Ketum)" kata Arsul.

Baca juga: Waketum PPP Tegaskan Tak Ada Intervensi Pada Penunjukkan Plt Ketum Suharso Monoarfa

Arsul menjelaskan ada mekanisme lain yang diatur apabila mayoritas perwakilan PPP yang hadir di Mukernas tak setuju terhadap pengukuhan Suharso sebagai Plt Ketum.

Mekanisme itu adalah dengan memerintahkan pengurus harian DPP PPP untuk melakukan rapat harian kembali dalam menentukan Plt Ketum PPP pengganti Suharso.

"Kalau Mukernas 'Saya tidak mau mengukuhkan si A yang jadi', maka yang harus dilakukan adalah perintah kepada pengurus harian untuk rapat lagi gitu. Itu tertib, logical stepnya gitu. Jadi bukan kemudian mukernas mengadili sendiri atau mengangkat sendiri," kata dia.

Kompas TV Penangkapan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy alias Romy terkait dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama menunjukkan masih maraknya praktik jual beli untuk pengisian jabatan di lembaga pemerintahan. Kita sudah sering dengar gaung reformasi birokrasi di pemerintahan dengan segala aturannya tapi masih saja ada celah untuk menggunakan cara-cara tak legal.Bagaimana menutup celah praktik jual beli jabatan ini? KompasTV membahasnya bersama anggota Komisi II DPR RI Arief Wibowo<strong>, </strong>Tama S Langkun Peneliti Indonesia Corruption Watch dan analis politik UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto. #Korupsi #Romahurmuziy #KementrianAgama #OTT #KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com