Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN: Prabowo-Sandiaga Sangat Sulit Kejar Selisih Elektabilitas

Kompas.com - 20/03/2019, 11:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Raja Juli Antoni, mengapresiasi hasil survei yang dirilis Litbang Kompas.

Dalam survei tersebut, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 49,2 persen. Sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebesar 37,4 persen. Adapun, 13,4 persen responden menjawab rahasia.

Hasil survei kali ini menunjukan jarak elektabilitas kedua pasangan calon semakin menyempit menjadi 11,8 persen dibandingkan Oktober 2018 lalu, di mana jaraknya 19,9 persen dengan keunggulan di pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Selisih tersebut bisa berubah karena ada margin of error 2,2 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Jokowi-Maruf 49,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 37,4 Persen

"Hasil survei Litbang Kompas memang yang menunjukan selisih antara 01 dengan 02 yang paling tipis. SMRC, akhir pekan lalu, menunjukan selisih yang sangat besar, sekitar 25 persen," kata Raja Juli melalui pesan singkat, Rabu (20/3/2019).

Meski demikian, Raja Juli berpendapat, hasil survei Kompas masih menguntungkan Jokowi-Ma'ruf.

Pihaknya meyakini akan memenangi Pilpres 17 April 2019, lantaran selisih elektabilitas tersebut dinilai sulit dikejar dalam waktu tak sampai sebulan.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Jokowi-Maruf Turun 3,4 Persen, Prabowo-Sandi Naik 4,7 Persen

"Selisih elektabilitas merupakan selisih yang sangat sulit dikejar oleh Pak Prabowo. Maka itu, kami sangat optimistis menang. Tinggal menentukan seberapa tebal kemenangan kami," ujar Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

Ia menambahkan, TKN selalu positif dan obyektif dalam melihat hasil survei. Baik hasil yang menempatkan Jokowi-Ma'ruf pada posisi menang tebal, maupun menang tipis, termasuk hasil survei Litbang Kompas.

Sikap positif serta obyektif ini, menurut Raja Juli, harus juga menjadi prinsip bagi kubu Prabowo- Sandiaga.

Baca juga: Penyebab Elektabilitas Jokowi-Maruf Turun Menurut Litbang Kompas

"Kami tidak seperti BPN yang selalu menyalahkan survei. Bahkan, menuduh lembaga-lembaga survei ini sebagai lembaga bayaran. Kami tidak akan menuduh survei Litbang Kompas sebagai survei bayaran," ujar Raja Juli.

"Jadi, kami ucapkan terima kasih kepada Litbang Kompas yang mengeluarkan hasil survei hari ini. Ya hasilnya akan memotivasi kami untuk bekerja lebih tekun meyakinkan rakyat bahwa Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf adalah pemimpin terbaik bagi rakyat," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com