Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Turun Versi Survei Litbang "Kompas", TKN Anggap Biasa

Kompas.com - 20/03/2019, 09:06 WIB
Jessi Carina,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menganggap biasa hasil survei Litbang Kompas terhadap elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily mengatakan, penurunan elektabilitas merupakan proses dinamis yang biasa.

"Sebetulnya jarak enam bulan antara Oktober 2018 dan Maret 2019 cukup jauh. Ada proses yang dinamis. Itu sesuatu yang biasa saja," ujar Ace melalui keterangan tertulis, Rabu (20/3/2019).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Jokowi-Maruf 49,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 37,4 Persen

Ace mengatakan, survei ini juga belum memotret elektabilitas setelah debat ketiga Pemilihan Presiden 2019.

Ace yakin elektabilitas Jokowi-Ma'ruf kini sudah naik setelah debat ketiga cawapres itu.

"Di mana masyarakat yang pada awalnya underestimate Kiai Ma’ruf Amin, ternyata banyak menyebutnya di luar ekspektasi," kata Ace.

Baca juga: Penyebab Elektabilitas Jokowi-Maruf Turun Menurut Litbang Kompas

TKN Jokowi-Ma'ruf yakin elektabilitas masih bisa naik secara signifikan. Dalam sisa waktu lebih kurang satu bulan ini, Ace mengatakan, selisih elektabilitas sebesar 11,8 persen sesuai hasil survei Litbang Kompas tidak mudah untuk dikejar.

Survei terbaru Litbang Kompas pada 22 Februari-5 Maret 2019 menunjukkan penurunan elektabilitas pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 itu turun 3,4 persen, dari 52,6 persen pada Oktober 2018 menjadi 49,2 persen pada survei kali ini.

Baca juga: Elektabilitas Prabowo-Sandiaga Naik, Ini Tiga Penyebabnya Menurut Litbang Kompas

Di sisi lain, elektabilitas rivalnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengalami kenaikan 4,7 persen.

Elektabilitas pasangan calon nomor urut 02 naik dari 32,7 persen pada Oktober 2018 menjadi 37,4 persen pada survei kali ini.

Selisih suara di antara kedua pasangan menyempit menjadi 11,8 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com