Tak Terdaftar dalam DPT Masih Bisa Mencoblos asalkan Bawa E-KTP, Suket Tak Bisa

Kompas.com - 19/03/2019, 19:39 WIB
Mamir salah satu waraga Kabupaten Nunukan yang mengeluhkan tidak bisa mencetak e-ktp karena jaringan komunikasi data diputus oleh Kemenrrian Dalam Negeri. Selain layanan cetak e-ktp,  warga juga kesulitan memperpanjang masa berlaku surat keterangan sebagai pengganti ktp. KOMPAS.com/SUKOCOMamir salah satu waraga Kabupaten Nunukan yang mengeluhkan tidak bisa mencetak e-ktp karena jaringan komunikasi data diputus oleh Kemenrrian Dalam Negeri. Selain layanan cetak e-ktp, warga juga kesulitan memperpanjang masa berlaku surat keterangan sebagai pengganti ktp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) masih bisa mencoblos dalam Pemilu 2019 dengan menggunakan kartu identitas. Namun, kartu identitas yang bisa digunakan hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.

Hal ini menjadi kesepakatan antara Komisi II DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

"Komisi II, KPU RI, dan Bawaslu RI sepakat bahwa masyarakat yang tidak terdaftar di DPT maka boleh menggunakan hak pilihnya hanya menggunakan KTP elektronik sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Nihayatul Wafiroh.

Baca juga: Temuan DPT Tak Wajar: Ribuan Orang di Satu KK Hingga Pemilih yang Belum Lahir

Artinya, kata Nihayatul, penggunaan surat keterangan atau suket oleh WNI yang belum terdaftar dalam DPT tidak perkenankan. Hal ini karena ada kekhawatiran muncul dampak penerbitan suket yang tidak terkontrol.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Nihayatul Wafiroh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua Komisi II DPR, Nihayatul Wafiroh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Namun, penggunaan KTP bagi WNI yang belum terdaftar juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya penggunaan e-KTP hanya bisa dilakukan di alamat yang sesuai dengan e-KTP saja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Mendagri Pastikan Suket Dapat Digunakan untuk Mencoblos di Pemilu 2019

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif pun mendorong masyarakat untuk segera melakukan perekaman dan pencetakan e-KTP. Zudan mengatakan ada 4.231.823 penduduk yang belum melakukan perekaman.

Penduduk yang belum membuat e-KTP paling banyak di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku. Zudan mengatakan pihaknya akan jemput bola dengan turun ke daerah itu.

Baca juga: KPU: Tak Punya E-KTP dan Suket, Tak akan Masuk DPT Pemilu 2019

Namun, dia juga meminta masyarakat proaktif dengan melakukan perekaman di kantor-kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Zudan menjamin bahwa proses perekaman akan cepat. Persediaan blangko e-KTP pun masih banyak.

"Jadi presentase kita 93 persen perekaman selesai dalam 24 jam. Blangko kita ada 16 juta keping, yang sudah kita distribusikan ada 8 juta keping. Jadi di kantor masih ada 8 juta," kata dia.

Putusan MK

Mahkamah Konsititusi (MK) memutuskan mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dengan nomor perkara 20/PUU-XVII/2019.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag Mulai Berlakukan Tahap Kedua Program Sertifikasi Halal

Kemenag Mulai Berlakukan Tahap Kedua Program Sertifikasi Halal

Nasional
Kritikan Polisi Diganti Satpam BCA, Anggota DPR: Jadi Bahan Evaluasi

Kritikan Polisi Diganti Satpam BCA, Anggota DPR: Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
Polemik Jalan Ataturk, Dubes: Sesuai Tata Krama Diplomatik, Nama Diberikan Turki

Polemik Jalan Ataturk, Dubes: Sesuai Tata Krama Diplomatik, Nama Diberikan Turki

Nasional
Kasus Gratifikasi dan TPPU Puput Tantriana, KPK Periksa Wabup Probolinggo sebagai Saksi

Kasus Gratifikasi dan TPPU Puput Tantriana, KPK Periksa Wabup Probolinggo sebagai Saksi

Nasional
Tak Ada Bendera Indonesia di Thomas Cup, Puan: Sesungguhnya Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Tak Ada Bendera Indonesia di Thomas Cup, Puan: Sesungguhnya Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Sebabkan Stroke, Dokter Otak: Kabar Tersebut Tidak benar

Vaksinasi Covid-19 Sebabkan Stroke, Dokter Otak: Kabar Tersebut Tidak benar

Nasional
Libur Maulid Nabi Digeser untuk Hindari Libur Panjang dan Mobilisasi Besar

Libur Maulid Nabi Digeser untuk Hindari Libur Panjang dan Mobilisasi Besar

Nasional
Survei Litbang Kompas: PDI-P Puncak Elektabilitas Parpol, Gerindra Runner Up

Survei Litbang Kompas: PDI-P Puncak Elektabilitas Parpol, Gerindra Runner Up

Nasional
Survei Litbang Kompas: Ridwan Kamil hingga Ahok Masuk Bursa Capres 2024

Survei Litbang Kompas: Ridwan Kamil hingga Ahok Masuk Bursa Capres 2024

Nasional
Cegah Lonjakan dan Gelombang Ketiga Covid-19,  IDI: PPKM Harus Diperketat

Cegah Lonjakan dan Gelombang Ketiga Covid-19, IDI: PPKM Harus Diperketat

Nasional
Ketum PKB Muhaimin Iskandar Mengaku Siap Jadi Capres 2024

Ketum PKB Muhaimin Iskandar Mengaku Siap Jadi Capres 2024

Nasional
Sidang Perdana Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Digelar Senin Ini

Sidang Perdana Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Digelar Senin Ini

Nasional
Survei Litbang Kompas: Prabowo dan Ganjar Imbang Elektabilitas Capres 2024, Anies Ketiga

Survei Litbang Kompas: Prabowo dan Ganjar Imbang Elektabilitas Capres 2024, Anies Ketiga

Nasional
Ke Bali, Mensos Risma Beri Bantuan Logistik dan Santunan Korban Gempa Rp 329.189.122

Ke Bali, Mensos Risma Beri Bantuan Logistik dan Santunan Korban Gempa Rp 329.189.122

Nasional
[POPULER NASIONAL] Profil Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin | Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Lonjakan Covid-19

[POPULER NASIONAL] Profil Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin | Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Lonjakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.