Pulau Dua Barat Dijual di Situs Jual-Beli "Online", Ini Kata Kementerian ATR/BPN

Kompas.com - 19/03/2019, 15:53 WIB

KOMPAS.com – Sebuah pulau di Kawasan Kepulauan Seribu, Jakarta, Pulau Dua Barat, dijual di lapak jual beli online 99.co. Pulau itu ditawarkan dengan harga Rp 234.040.000.000 oleh pemasang iklan atas nama Ellya Puspawati Widjaja sejak 28 Februari 2019.

Berdasarkan keterangan yang tertulis di iklan tersebut, pembayaran bisa diangsur dengan besaran cicilan Rp 2,03 miliar per bulan, dan harga masih bisa negosiasi.

"Dijual: Kavling di Pulau Dua Barat, area Kepulauan Seribu, dijual 1 pulau full, jual cepat, harga masih bisa nego, harga yang tertera adalah harga per meter, (Ky-j/1494),"  tulis keterangan dalam iklan.

Namun, saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (19/3/2019), Ellya mengaku tidak lagi memasarkan pulau itu. Saat ini iklan tersebut juga dinyatakan sudah tidak aktif.

Iklan penjualan Pulau Dua Barat di kawasan Kepulauan Seribu99.co Iklan penjualan Pulau Dua Barat di kawasan Kepulauan Seribu

Secara administratif, Pulau Dua Barat masuk dalam wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan direktori pulau Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pulau Dua Barat terletak di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dengan letak geografis 050 24' 50” LS dan 1060 28' 20” BT, bersebelahan dengan Pulau Dua Timur.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 

Pulau Menjangan Kecil dijual

A post shared by Ellya (@ellyapuspawati) on Oct 23, 2018 at 9:31pm PDT

Penjelasan Kementerian ATR/BPN

Regulasi mengenai kepemilikan pulau-pulau kecil diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 17 Tahun 2016.

Kepala Humas Kementerian Aparatur Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Negara (BPN), Harison Mocodompis menjelaskan, jual beli pulau tidak mungkin untuk dilakukan.

"Dalam prakteknya itu tidak bisa dilakukan jual beli pulau," kata Harison lewat sambungan telepon, Selasa siang (19/3/2019).

Hal itu dikarenakan peraturan perundangan yang tidak memungkinkan seseorang atau pihak memiliki sebuah lahan pulau secara utuh, harus beberapa pihak.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 17 Tahun 2016, sebuah pulau kecil dengan luas maksimal 2.000 kilometer persegi hanya bisa diberikan Hak Atas Tanah sebesar 70 persennya.

Kemudian, 30 persen lainnya harus disisakan untuk dimanfaatkan sebagai kawasan lindung, area publik, atau kepentingan masyarakat. 

"Kalau untuk 1 pulau, peraturan tidak memungkinkan untuk melakukan itu, karena kepemilikan satu orang untuk pulau itu kan tidak bisa, apalagi melakukan penjualan satu pulau," kata Harison.

"Mungkin ada cottage atau apa dia punya, ya bisa saja. Kan di pulau itu ada beberapa, nah dia pengin lepas, pengin jual, atau pengin beralih," ucap dia.

Menurut Harison, sebuah pulau memiliki peruntukan yang berbeda-beda dan harus dipenuhi. Misalnya, sebagai area publik, hutan lindung, dan sebagainya.

Menanggapi iklan penjualan Pulau Dua Barat tersebut, Harison menyebut harus ada sertifikat hak milik yang ditunjukkan secara gamblang.

"Kalau orang jualan lahan, dia kan harus menyebutkan Sertifikat Hak Milik nomor berapa, supaya bisa di-track keabsahannya. Atau sertifikat hak guna bangunan nomor berapa, jadi orang belinya jelas dong," kata Harison.

Untuk pulau-pulau yang ada di kawasan Kepulauan Seribu, kebanyakan lahan dimiliki sebagai Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Guna Usaha (HGU).

Kecuali masyarakat yang sudah menetap lama (masyarakat hukum adat) di daerah tersebut dan memiliki Hak Atas Tanah di pulau tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

Nasional
Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Nasional
Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Nasional
Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Nasional
Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Nasional
Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Nasional
Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Nasional
BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

Nasional
Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Nasional
MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

Nasional
40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

Nasional
Profil Adam Malik, Wartawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-3 RI

Profil Adam Malik, Wartawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-3 RI

Nasional
Imparsial Minta Penunjukkan Perwira TNI-Polri Aktif Jadi Penjabat Kepala Daerah Ditinjau Ulang

Imparsial Minta Penunjukkan Perwira TNI-Polri Aktif Jadi Penjabat Kepala Daerah Ditinjau Ulang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.