Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program Kesehatan Kedua Kandidat Dinilai Tak Memiliki Perbedaan Mencolok

Kompas.com - 19/03/2019, 10:50 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia Teguh Dartanto menilai, program kesehatan kedua pasangan calon tak jauh berbeda.

Hal itu terlihat dari paparan dua calon wakil presiden pada debat ketiga Pemilihan Presiden 2019 yang berlangsung pada Minggu (17/3/2019).

"Tidak ada perbedaan yang mencolok terkait program kesehatan kedua cawapres," ujar Teguh saat acara diskusi di Pakarti Centre, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019).

Teguh berpendapat, kedua calon fokus pada isu program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), stunting atau gagal tumbuh, serta aspek preventif.

Baca juga: Menyangkut Masa Depan Bangsa, Pengamat Kecewa Imunisasi Tak Dibicarakan di Debat Ketiga

Menurut dia, ada isu penting yang justru terlupakan kedua cawapres, yaitu imunisasi. Padahal, imunisasi merupakan langkah awal pencegahan penyakit.

Teguh menyinggung menurunnya angka imunisasi di Indonesia jika merujuk pada data Kementerian Kesehatan RI.

Pada 2013, cakupan imunisasi Indonesia sebesar 59,2 persen. Namun, angkanya menurun pada 2018 menjadi 57,9 persen.

"Tapi isu-isu terkait imunisasi ini tidak disentuh sama sekali," ujar dia.

Kemudian, hal lain yang dinilainya terlupakan perihal peran pemerintah daerah.

Baca juga: Menurut Pengamat, Ini Alasan Mengapa Maruf Tampil di Luar Ekspektasi Saat Debat Ketiga

Teguh mengungkapkan, pemda diwajibkan mengalokasikan 10 persen dari anggarannya untuk kesehatan. Namun, implementasinya tak dibahas oleh kedua cawapres.

"Pemerintah daerah dengan anggarannya yang diwajibkan 10 persen mengalokasikannya untuk kesehatan, tetapi tidak disentuh sama sekali bagaimana design system, bagaimana pelibatan pemda untuk peran kesehatan," kata Teguh.

Debat ketiga mempertemukan cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin dengan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno.

Tema debat ketiga ini adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com