Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aiman Witjaksono
Jurnalis

Jurnalis

Benarkah China dan Rusia Berada di Balik Upaya Peretasan Data KPU?

Kompas.com - 19/03/2019, 07:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Respons China dan Rusia

Pemerintah China dan Rusia membantah tudingan bahwa negara mereka melakukan upaya intervensi digital pada pangkalan data KPU.

Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataannya menyebut bahwa China tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Pemerintah China juga dengan tegas menyatakan menentang aksi peretasan.

China menyebut sejauh ini pihak Indonesia belum memberikan informasi tentang tuduhan tersebut. Mereka menyatakan siap bekerja sama dalam memerangi peretasan jika memang ada bukti. 

Rusia juga menolak tuduhan melakukan serangan maya ke Indonesia. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar. 

"Rusia tidak berniat ikut campur dalam urusan negara lain, terutama dalam proses pemilihan. Kami tentu tidak suka jika hal yang sama dilakukan kepada kami," kata dia Rabu (13/3/2019) pekan lalu.

Terlepas dari bantahan tersebut, adalah fakta bahwa ada upaya peretasan terhadap pangkalan data KPU. Serangan terjadi masif.

Macam-macam bentuknya. Ada yang ringan seperti mengubah foto dan tulisan, atau keduanya bersamaan. Serangan yang patut diwaspadai adalah upaya menambah pemilih atau menciptakan pemilih palsu. Jumlahnya suka-suka penyerang.

Saat saya mengonfirmasi hal ini kepada Arief, ia tidak mengiyakan dan tidak membantah. Ia hanya menegaskan bahwa seluruh serangan bisa diatasi oleh tim KPU.

Konfirmasi dari Mabes Polri 

Saya kembali menanyakan hal serupa kepada Mabes Polri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan, "Serangan peretas bisa dalam bentuk apa saja, tetapi kami Polri memiliki pula tim yang bisa membantu bersama dengan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), untuk kemudian melakukan pengamanan hingga penyelidikan bagi siapa pun yang berniat untuk meretas dan mengganggu proses pemilu 2019."

Siapa yang melakukan peretasan? Bagaimana bentuknya? Bagaimana caranya? Seberapa serius ancamannya? Pertanyaan-pertanyaan itu barangkali tidak akan pernah muncul ke publik.

Meski begitu, isu peretasan ini layak disampaikan kepada publik secara berkala terkait upaya penanganannya.  Jangan sampai ada pihak-pihak yang menggunakan isu ini untuk mendelegitimasi pemilu 2019 di luar jalur konstitusi.

Saya Aiman Witjaksono...
Salam!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com