Benarkah China dan Rusia Berada di Balik Upaya Peretasan Data KPU?

INFORMASI mengejutkan tiba-tiba dilontarkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setiap jam terjadi serangan siber ke pertahanan pangkalan data KPU. Mayoritas serangan berasal dari wilayah China dan Rusia.

Informasi ini mengingatkan kita pada proses pemilu di Amerika Serikat pada 2016 lalu yang akhirnya mengukuhkan Donald Trump sebagai Presiden.

Belakangan, penyelidikan Federal Amerika (Federal Bureau of Investigation-FBI) menyebutkan, ada kontribusi operasi intelijen Rusia di balik kemenangan Trump. Rusia memang menghendaki Trump menang.

Kasus ini bak drama. Bahkan, drama itu terus berlanjut hingga tahun ke-3 pemerintahan Trump. Pengunduran diri, juga pemecatan terkait penyelidikan ini terjadi. Pada 9 Mei 2017 Trump memecat Direktur FBI, James Comey beberapa bulan pasca-terpilihnya Trump. 

FBI dibawah Comey melakukan investigasi mengenai Pilpres yang baru saja usai. Hasilnya, ada indikasi kolusi antara pemerintah Rusia dan tim kampanye Trump saat Pilpres berlangsung.

Trump tentu saja membantah. Isu ini terus menjadi perbincangan hingga kini dan tampaknya akan menjadi catatan abadi dunia.

Sementara di Indonesia, intervensi digital yang datang dari wilayah China dan Rusia diakui KPU. Di luar itu, wacana tentang potensi kecurangan pemungutan suara juga diserukan oleh pihak-pihak tertentu.

Bagaimana duduk masalah sesungguhnya?

Eksklusif, AIMAN ke ruangan IT KPU

Program AIMAN secara eksklusif memasuki ruangan yang belum pernah dimasuki umum sebelumnya, yakni 3 ruangan IT KPU.

Ruangan ini adalah pusat penghitungan suara pada Pilpres mendatang. Saat ini ruangan tersebut digunakan untuk pemutakhiran data Pemilu 2019 yang bersejarah karena baru pertama kali pemilihan legislatif dan eksekutif dilakukan serentak.

Saya bertanya mengenai serangan yang datang dari wilayah China dan Rusia, seperti apa bentuk serangannya?

Adalah benar menurut Ketua KPU Arief Budiman, bahwa serangan-serangan ini banyak yang berasal dari luar negeri, bukan hanya dari wilayah China dan Rusia.

Saya menegaskan pertanyaan saya, “Apakah mayoritas serangan berasal dari wilayah China dan Rusia seperti banyak dikutip media online?”

Arief menjawab, “Itu salah kutip.”

Ia menjelaskan, serangan banyak datang dari luar negeri, tidak hanya dari wilayah China dan Rusia. Namun, ia tidak hafal serangan paling banyak datang dari wilayah mana.

Respons China dan Rusia

Pemerintah China dan Rusia membantah tudingan bahwa negara mereka melakukan upaya intervensi digital pada pangkalan data KPU.

Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataannya menyebut bahwa China tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Pemerintah China juga dengan tegas menyatakan menentang aksi peretasan.

China menyebut sejauh ini pihak Indonesia belum memberikan informasi tentang tuduhan tersebut. Mereka menyatakan siap bekerja sama dalam memerangi peretasan jika memang ada bukti. 

Rusia juga menolak tuduhan melakukan serangan maya ke Indonesia. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar. 

"Rusia tidak berniat ikut campur dalam urusan negara lain, terutama dalam proses pemilihan. Kami tentu tidak suka jika hal yang sama dilakukan kepada kami," kata dia Rabu (13/3/2019) pekan lalu.

Terlepas dari bantahan tersebut, adalah fakta bahwa ada upaya peretasan terhadap pangkalan data KPU. Serangan terjadi masif.

Macam-macam bentuknya. Ada yang ringan seperti mengubah foto dan tulisan, atau keduanya bersamaan. Serangan yang patut diwaspadai adalah upaya menambah pemilih atau menciptakan pemilih palsu. Jumlahnya suka-suka penyerang.

Saat saya mengonfirmasi hal ini kepada Arief, ia tidak mengiyakan dan tidak membantah. Ia hanya menegaskan bahwa seluruh serangan bisa diatasi oleh tim KPU.

Konfirmasi dari Mabes Polri 

Saya kembali menanyakan hal serupa kepada Mabes Polri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan, "Serangan peretas bisa dalam bentuk apa saja, tetapi kami Polri memiliki pula tim yang bisa membantu bersama dengan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), untuk kemudian melakukan pengamanan hingga penyelidikan bagi siapa pun yang berniat untuk meretas dan mengganggu proses pemilu 2019."

Siapa yang melakukan peretasan? Bagaimana bentuknya? Bagaimana caranya? Seberapa serius ancamannya? Pertanyaan-pertanyaan itu barangkali tidak akan pernah muncul ke publik.

Meski begitu, isu peretasan ini layak disampaikan kepada publik secara berkala terkait upaya penanganannya.  Jangan sampai ada pihak-pihak yang menggunakan isu ini untuk mendelegitimasi pemilu 2019 di luar jalur konstitusi.

Saya Aiman Witjaksono...
Salam!