Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Prihatin Sudah Lima Ketum Parpol Terjerat Korupsi

Kompas.com - 17/03/2019, 17:57 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla merasa prihatin atas penangkapan mantan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Pak Romy itu adalah ketua partai yang kelima yang terkena masalah hukum, ada empat ketua umum partai yang ada di penjara sekarang ini. Ini sangat memprihatinkan," kata Wapres Kalla saat berdialog dalam acara Silaturahim Jenggala Center bersama Jusuf Kalla di Hotel Horison Bandung, Jawa Barat, Minggu (17/3/2019), seperti dikutip Antara.

Romahurmuziy menambah daftar panjang politikus dan pejabat negara di Indonesia yang terjerat kasus korupsi.

Baca juga: Romahurmuziy Jadi Ketum Partai Kelima yang Terjerat Kasus Korupsi

Menurut kalla, hal itu menunjukkan bahwa penindakan hukum terhadap kejahatan korupsi di Indonesia dilakukan dengan tegas dan serius.

Ia menyebut hingga saat ini sudah ada sembilan menteri yang terjerat kasus korupsi.

Selain itu, dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, ada 19 gubernur, hampir 200 bupati, dan lebih 100 anggota DPR tertangkap karena korupsi.

"Jadi kalau dari segi penegakan hukum (korupsi), ini luar biasa, Tidak ada negara yang sekeras kita ini, yang seefektif di Indonesia ini. Jadi, inilah yang dikatakan bahwa penegakan hukum itu cukup keras di negeri kita ini, malah kadang-kadang memprihatinkan," katanya.

Baca juga: Romahurmuziy Diberhentikan Secara Tetap dari Ketua Umum PPP

Romahurmuziy ditetapkan tersangka dugaan menerima suap untuk seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Romy ditetapkan sebagai tersangka korupsi bersama dengan Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanudin dan Kepala Kanwil Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi.

Romy pun diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua umum partai berlambang Kakbah itu dan digantikan oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden Suharso Monoarfa selaku Pelaksana Tugas Ketum PPP.

Baca juga: Jadi Tersangka, Romahurmuziy Merasa Dijebak

Terkait penggantian ketum di tubuh partai pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf tersebut, Kalla selaku Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional menilai ada dampak negatif bagi pemenangan pasangan tersebut.

"Ya, setiap masalah yang negatif tentu ada pengaruhnya, berapa besar itu, ya, saya tidak tahu. Akan tetapi, pasti ada pengaruhnya, sama seperti dulu terjadi di Golkar, Demokrat, PKS, itu pasti ada efeknya," ujar Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com