Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Prihatin Sudah Lima Ketum Parpol Terjerat Korupsi

Kompas.com - 17/03/2019, 17:57 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla merasa prihatin atas penangkapan mantan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Pak Romy itu adalah ketua partai yang kelima yang terkena masalah hukum, ada empat ketua umum partai yang ada di penjara sekarang ini. Ini sangat memprihatinkan," kata Wapres Kalla saat berdialog dalam acara Silaturahim Jenggala Center bersama Jusuf Kalla di Hotel Horison Bandung, Jawa Barat, Minggu (17/3/2019), seperti dikutip Antara.

Romahurmuziy menambah daftar panjang politikus dan pejabat negara di Indonesia yang terjerat kasus korupsi.

Baca juga: Romahurmuziy Jadi Ketum Partai Kelima yang Terjerat Kasus Korupsi

Menurut kalla, hal itu menunjukkan bahwa penindakan hukum terhadap kejahatan korupsi di Indonesia dilakukan dengan tegas dan serius.

Ia menyebut hingga saat ini sudah ada sembilan menteri yang terjerat kasus korupsi.

Selain itu, dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, ada 19 gubernur, hampir 200 bupati, dan lebih 100 anggota DPR tertangkap karena korupsi.

"Jadi kalau dari segi penegakan hukum (korupsi), ini luar biasa, Tidak ada negara yang sekeras kita ini, yang seefektif di Indonesia ini. Jadi, inilah yang dikatakan bahwa penegakan hukum itu cukup keras di negeri kita ini, malah kadang-kadang memprihatinkan," katanya.

Baca juga: Romahurmuziy Diberhentikan Secara Tetap dari Ketua Umum PPP

Romahurmuziy ditetapkan tersangka dugaan menerima suap untuk seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Romy ditetapkan sebagai tersangka korupsi bersama dengan Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanudin dan Kepala Kanwil Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi.

Romy pun diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua umum partai berlambang Kakbah itu dan digantikan oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden Suharso Monoarfa selaku Pelaksana Tugas Ketum PPP.

Baca juga: Jadi Tersangka, Romahurmuziy Merasa Dijebak

Terkait penggantian ketum di tubuh partai pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf tersebut, Kalla selaku Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional menilai ada dampak negatif bagi pemenangan pasangan tersebut.

"Ya, setiap masalah yang negatif tentu ada pengaruhnya, berapa besar itu, ya, saya tidak tahu. Akan tetapi, pasti ada pengaruhnya, sama seperti dulu terjadi di Golkar, Demokrat, PKS, itu pasti ada efeknya," ujar Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com