Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Stok "Capres", Pengamat Harap Syarat Pencalonan Pilpres 2024 Diturunkan

Kompas.com - 15/03/2019, 09:50 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

 JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik CSIS Arya Fernandes berharap syarat pencalonan presiden pada Pemilihan Presiden 2024 bisa diturunkan. Dengan begitu kandidat yang bertarung dalam kontestasi itu akan lebih banyak.

Arya mengatakan, ini penting karena Indonesia memiliki banyak stok calon pemimpin yang banyak.

"Kalau sekarang kita hanya punya 2 pilihan gitu ya, ada 01 dan 02. Kita tidak punya alternatif. Kalau syarat pencalonannya diturunkan, dengan stok kita yang banyak yang melimpah di 2024, saya kira kita banyak punya pilihan," ujar Arya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Syarat pencalonan yang dimaksud adalah presidential threshold. Ambang batas yang terlalu tinggi menjadikan partai-partai tidak bisa banyak mengusung calon presiden. Mereka harus berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi ambang batas 25 persen suara nasional.

Baca juga: Ini 6 Anggota Komite Damai untuk Debat Ketiga Pilpres 2019

Sedangkan, Arya optimis banyak bibit-bibit pemimpin saat ini yang berpotensi menjadi calon presiden pada 2024. Meski tidak menyebut nama-namanya, Arya mengatakan bibit tersebut kini banyak berada di tingkat daerah.

"Kita punya stok di level daerah yang banyak, mereka para teknokrat, mereka para profesional dan mereka menurut saya nanti akan menjadi orang-orang terbaik yang akan berkonsultasi dan mudah-mudahan kita berharap bisa menurunkan syarat pencalonan," ujar Arya.

"Sehingga kita punya alternatif yang banyak. Nanti di 2024 ibarat menu di makanan kita, bisa memilih apakah pilih rendang, ayam goreng, ayam bakar, dan lain lain," tambah dia.

Arya mengatakan ini harus menjadi warisan dari pelaksanaan Pilpres 2019 ini. Setelah Pilpres 2019, dia berharap anggota DPR bisa mengatur kembali aturan-aturan terkait pencalonan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com