Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Pimpinan KPK Ditegur Pengawas Internal karena Pakai Kemeja Lengan Pendek

Kompas.com - 15/03/2019, 08:23 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menceritakan dirinya pernah ditegur oleh Pengawas Internal (PI) KPK lantaran memakai kemeja berlengan pendek.

Setiap pegawai KPK memang diwajibkan menggunakan pakaian berlengan panjang.

"Saya kan konferensi pers pakai batik pendek aja, kamu sih enggak tahu, saya dipanggil sama PI itu. 'Pak Saut konferensi pers pakai batik lengan pendek', kaya begitu tuh (ditegur) kalau di KPK," cerita Saut kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Ia pun berkelakar apakah di tempat lain juga memiliki aturan semacam itu atau tidak. Dari pengalaman itu, Saut menekankan pentingnya pengawasan internal dalam organisasi.

Pengawas internal dalam organisasi harus berani bersikap tegas pada potensi pelanggaran.

"Jadi maksud saya, harus berani check and balance. Lo sih enak aja lihat gua konferensi pers di sini. Gua balik pakai lengan pendek ditegur. Sampai kaya gitu kita di KPK," kata Saut disambut tawa wartawan yang bertugas di KPK.

Baca juga: KPK Menduga Aliran Dana dalam Kasus SPAM Cukup Masif ke Sejumlah Pejabat di PUPR

Saut menyinggung pengalaman tersebut saat ditanya wartawan soal kasus dugaan suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR.

Sebab, ada dugaan aliran dana ke 59 pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek SPAM Kementerian PUPR. Kemudian, ada dugaan pengaturan proses lelang agar dimenangkan oleh perusahaan tertentu saja.

KPK melihat pengawasan internal di Kementerian PUPR saat itu lemah.

Oleh karena itu, Saut menekankan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah harus memperkuat pengawasan internal mereka. Hal itu guna mencegah terjadinya praktek korupsi.

"Tidak hanya kementerian, daerah juga begitu. Ini jadi perhatian kita untuk memperhatikan. Secara keseluruhan KPK mempelajari seperti apa kita harus rekomendasikan aparat pengawas internal pemerintah yang kita harapkan posisinya seperti di KPK," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Panggil Lagi Windy Idol Jadi Saksi TPPU Sekretaris Nonaktif MA

KPK Panggil Lagi Windy Idol Jadi Saksi TPPU Sekretaris Nonaktif MA

Nasional
KPK Panggil Penyanyi Dangdut Nabila Nayunda Jadi Saksi TPPU SYL

KPK Panggil Penyanyi Dangdut Nabila Nayunda Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
Pakar: Jika Revisi UU Kementerian Negara atau Perppu Dilakukan Sekarang, Tunjukkan Prabowo-Gibran Semacam Periode Ke-3 Jokowi

Pakar: Jika Revisi UU Kementerian Negara atau Perppu Dilakukan Sekarang, Tunjukkan Prabowo-Gibran Semacam Periode Ke-3 Jokowi

Nasional
21 Persen Jemaah Haji Indonesia Berusia 65 Tahun ke Atas, Kemenag Siapkan Pendamping Khusus

21 Persen Jemaah Haji Indonesia Berusia 65 Tahun ke Atas, Kemenag Siapkan Pendamping Khusus

Nasional
Jokowi Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen dari Kebutuhan

Jokowi Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen dari Kebutuhan

Nasional
Megawati Cermati 'Presidential Club' yang Digagas Prabowo

Megawati Cermati "Presidential Club" yang Digagas Prabowo

Nasional
Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Pascaerupsi Gunung Ruang, BPPSDM KP Lakukan “Trauma Healing” bagi Warga Terdampak

Pascaerupsi Gunung Ruang, BPPSDM KP Lakukan “Trauma Healing” bagi Warga Terdampak

Nasional
Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Nasional
Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Nasional
Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Nasional
Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Nasional
Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com