KPK Tolak Permohonan "Justice Collaborator" Panitera Tipikor Medan

Kompas.com - 14/03/2019, 16:31 WIB
Panitera pengganti Pengadilan Tipikor Medan, Helpandi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/1/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPanitera pengganti Pengadilan Tipikor Medan, Helpandi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan justice collaborator yang diajukan terdakwa Helpandi dan kuasa hukumnya.

Helpandi merupakan panitera pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan.

"Permohonan sebagai saksi pelaku tidak dapat dikabulkan, karena terdakwa termasuk pelaku utama dan tidak memenuhi syarat dalam Surat Edaran Mahakamah Agung Nomor 4 Tahun 2011," ujar jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Menurut jaksa, sesuai syarat, pemohon justice collaborator tidak boleh seorang pelaku utama dalam tindak pidana.

Baca juga: Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor Medan Dituntut 8 Tahun Penjara

Sementara, jaksa menilai, Helpandi tergolong sebagai pelaku yang berperan aktif dalam menerima suap. Meski demikian, jaksa mengapresiasi sikap kooperatif yang ditunjukkan Helpandi.

Jaksa menilai Helpandi jujur dan berterus terang, baik selama penyidikan atau saat penuntutan di pengadilan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Helpandi telah memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan untuk terdakwa lainnya.

Keterangan Helpandi membantu KPK mengungkap tindak pidana yang dilakukan hakim Merry Purba.

"Keterangan yang jujur dan berterus terang menjadi pertimbangan yang meringankan," ujar jaksa.

Baca juga: Menyuap Hakim Tipikor Medan, Tamin Sukardi Dituntut 7 Tahun Penjara

Helpandi dituntut 8 tahun penjara dan membayar denda Rp 320 juta subsider 5 bulan kurungan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X