Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moderator dan Panelis Debat Ketiga Tanda Tangani Pakta Integritas

Kompas.com - 13/03/2019, 13:08 WIB
Christoforus Ristianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta panelis dan moderator debat ketiga menandatangani pakta integritas di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).

Pakta integritas tersebut bertujuan untuk menjamin kerahasiaan daftar pertanyaan debat.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pakta integritas diperlukan sebagai komitmen dari panelis dan moderator untuk bertindak dan memproses pertanyaan-pertanyaan kepada kandidat.

"Pertanyaan tidak ada yang menguntungkan maupun merugikan salah satu pihak. Panelis dan moderator secara individu adalah orang yang independen, tidak menjadi anggota parpol maupun timses," ujar Arief.

Baca juga: Panelis Debat Susun Pertanyaan dalam Tiga Hari

Oleh karena itu, lanjut dia, KPU meminta moderator dan sembilan panelis untuk menandatangani pakta integritas.

Mereka diharapkan mampu mengawal dan menjalankan tugasnya sampai debat ketiga selesai.

"Semoga amanah yang diberikan bisa dijalankan dan dituntaskan dengan baik," papar Arief.

Koordinator panelis debat ketiga, Yos Yohan Utama, mengatakan, pakta integritas tersebut merupakan bagian dari menjaga independen sebagai panelis.

"Kami berusaha bersama tim panelis meramu pertanyaan-pertanyaan dan menjaga kerahasiaan. Selain itu, integritas juga penting agar debat ketiga berlangsung adil," kata Yohan.

Baca juga: Ini Daftar 9 Panelis Debat Cawapres, dari Akademisi hingga Budayawan

Sebelumnya, selama tiga hari ke depan sejak kemarin, panelis diberikan waktu untuk menyusun daftar pertanyaan.

Pertanyaan debat disusun pasca-panelis bertemu dengan sejumlah ahli yang terkait dengan tema debat ketiga, melalui focus group discussion.

Pertanyaan debat yang nantinya telah disusun akan dirahasiakan oleh panelis.

Selain panelis dan moderator, tak ada pihak lain yang boleh mengetahui daftar pertanyaan debat, termasuk peserta pemilu, tim kampanye, atau KPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com