Lunturnya Kearifan Berpolitik di Era "Post-truth"

Kompas.com - 13/03/2019, 09:01 WIB
Sebuah mural yang berisi dan membawa pesan damai menghiasi tembok di Lamper Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (7/2/2017). Mural tersebut membawa pesan damai di tengah keberagaman masyarakat yang saat ini rentan dengan isu SARA dari media sosial. KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASASebuah mural yang berisi dan membawa pesan damai menghiasi tembok di Lamper Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (7/2/2017). Mural tersebut membawa pesan damai di tengah keberagaman masyarakat yang saat ini rentan dengan isu SARA dari media sosial.

DINAMIKA kehidupan sosial dan politik kita saat ini ada di era post-truth, kata yang viral sejak tahun 2016 yang dikontruksi dan didokumentasikan oleh Oxford Dictionaries. Era ini menggambarkan daya tarik emosional lebih berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan fakta yang sebenarnya.
 
Post-truth juga berpengaruh terhadap dinamika politik bangsa menjelang pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun ini. Kedua momen ini kental diwarnai sifat-sifat destruktif: saling nyinyir, saling memfitnah, saling menghujat dan masih banyak lagi yang diniatkan untuk mendekonstruksi lawan demi meraih keuntungan politik.
 
Politik di era post-truth, lebih banyak ditandai oleh para aktor dan simpatisan politik yang lebih mendahulukan perasaan dan emosi dibandingkan fakta objektif yang sesungguhnya. Termasuk pendapat grup afiliasi yang dianggap lebih benar bahkan dianggap "mutlak benar" daripada pendapat yang di luar kelompok afiliasinya.

Selanjutnya rasionalitas dan kebenaran memudar oleh sensasi emosi kepentingan dan afiliasi partai dan golongan. Hal itu ditunjang informasi yang sangat mudah menyebar di internet dan mudah diakses oleh pemilik ponsel cerdas di seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia.

Penguasaan informasi sebagai sebuah komoditas berharga saat ini konfigurasinya berubah total. Dulu, sebelum ada media sosial, kekuasaan atas informasi dipegang hanya pihak-pihak tertentu saja, yaitu pemerintah, elite, dan pers. Hadirnya media sosial nyaris membuat semua orang bisa menguasai dan menyebarkan informasi.

Laporan keuangan tahunan Facebook 2018 menyebutkan, pengguna platform tersebut mencapai 2,32 miliar per Desember 2018 dengan peningkatan sebesar 9 persen year-on-year (yoy).


Ini belum menghitung pengguna Instagram, WhatsApp, dan Messenger yang merupakan bagian dari keluarga Facebook. Setidaknya lebih dari dua miliar orang secara rata-rata menggunakan salah satu layanan Facebook tersebut setiap hari.

Melimpahnya informasi bagaikan pisau bermata dua. Satu sisi positifnya mampu menghadirkan transparansi yang dapat mencegah seseorang atau sesuatu pihak untuk berbuat semena-mena. Informasi positif juga berguna bagi media edukasi dan silaturahmi.

Namun, sisi negatifnya berpotensi menimbulkan masalah besar, yaitu hilangnya filter yang dapat menahkikkan (memverifikasi) kebenaran informasi yang dipublikasikan. Fakta dan fiksi sulit dibedakan karena kedua-duanya bisa direkayasa.

Potensi ancaman

Era digital berpotensi besar menghadirkan ancaman baru yang terkait masifnya penyebaran disinformasi di media sosial. Dengan dampak ikutannya berupa disinformasi yang sengaja disebar untuk membingungkan orang lain.
 
Banyak motif penyebaran disinformasi, tidak hanya keuntungan finasial, tetapi juga dapat dikapitalisasi menjadi semacam industri disinformasi seperti kasus Saracen, yang memproduksi fitnah dan ujaran kebencian sesuai kehendak pemesannya secara masif.
 
Disinformasi dalam praktik politik kalau dibiarkan juga dapat merusak demokrasi. Informasi fitnah dan hate speech (ujaran kebencian) dalam praktik demokrasi hakikatnya adalah kejahataan demokrasi. Ini berpotensi menghilangkan kedaulatan rakyat karena praktik manipulasi dan dapat mengantarkan orang yang tidak dikehendaki menjadi penguasa.
 
Disinformasi menjelang Pilpres dan Pileg 2019 marak digunakan yang merupakan perilaku tidak etis seseorang untuk memenangi sesuatu dengan kebohongan yang diperbuatnya untuk mendapat simpati dan memanfaatkan situasi masyarakat yang emosional dan kemudahan penyebaran melalui media sosial.
 
Bagi banyak orang, dunia maya dianggap sama atau setidaknya beda tipis dengan dunia nyata. Bahkan fenomena maraknya hoax atau fake news atau berita bohong di media sosial digenapi dengan keriuhan orang untuk bersaing mengklaim kebenaran.

Bahaya disinformasi bisa berakibat sangat mengerikan, di mana orang bisa saling mencederai atau membunuh, dapat membuat suatu negara mengalami disintegrasi dan perang saudara, umat bisa terpecah-belah gara-gara disinformasi.

Disinformasi adalah fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan karena pembunuhan yang terjadi karena disinformasi memakan banyak korban orang-orang yang bisa jadi adalah orang tidak bersalah.

Berita bohong menyebar jauh lebih cepat dari berita akurat. Penelitian yang dilakukan Massachusetts Institute of Technology menunjukkan informasi palsu atau berita bohong lebih cepat menyebar di Twitter dibandingkan informasi yang benar atau akurat.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X